Nelayan Kepiting Merasa Dirugikan Kebijakan Menteri

AUDENSI-Para perwakilan Nelayan, petambak, pengusaha eksportir dan pekerja kepiting Kalsel menggelar audensi di ruang rapat Komisi II DPRD Kalsel Senin (26/9).(ahmad fauzi)/ kalselpos.com

Banjarmasin, kalselpos.com -Masyarakat nelayan, petambak, pengusaha dan pekerja kepiting yang ada di Kalimantan Selatan menggelar audensi dengan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terkait kebijakan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dinilai merugikan nelayan.

Merasa dirugikan dengan kebijakan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R-I,
kelompok yang terdiri dari nelayan, petambak,pengusaha dan pekerja kepiting Kalimantan Selatan, mendatangi gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (26/9).

Bacaan Lainnya

Puluhan perwakilan para nelayan, petambak,pengusaha dan pekerja kepiting yang ada di Kalimantan Selatan ini melakukan audensi atau dengar pendapat pada anggota Legislatif di Kalimantan Selatan.

Mereka yang datang dari berbagai daerah di Kalsel seperti Tanah Bumbu,Kotabaru Tanah Laut, Batola dan Kabupaten Banjar ini berkumpul untuk menyampaikan aspirasi pada anggota Dewan Provinsi Kalimantan Selatan.

Kedatangan mereka di rumah rakyat itu pun langsung mendapat tanggapan dan dalam waktu dekat Komisi II DPRD Kalsel akan menyampaikan hal ini ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Koordinator para nelayan kepiting, Lukman mengatakan, persoalan yang menjadi dilema bagi nelayan kepiting di Kalimantan saat ini adalah kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan
nomor 16 tahun 2022 yaitu pada pasal 8 ayat 1 huruf B, dimana bahwa kerapas kepiting yang berukuran dua belas sentimeter saja lah yang bisa di ekspor ke luar negeri, sementara kepiting yang ukurannya dibawah itu tidak dapat diekspor, sehingga nelayan merasa dirugikan lantaran tidak dapat melakukan ekspor.

” Kami bersama kawan -kawan nelayan, petambak maupun eksportir kepiting dari berbagai daerah di Kalsel menyampaikan yang menjadi persoalan saat ini, yaitu terkait kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang pasal 8 ayat 1 huruf B yang sangat merugikan nelayan,” ucap Lukman.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan,Iman Suprastowo akan menindaklanjuti dengan melakukan rapat internal dengan Anggota Komisi.

” Ya hal ini akan kami tanggapi dengan melakukan rapat internal dan berencana akan mendatangi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta pada 7 Oktober 2022 mendatang,” sebut Imam.

Diharapkan melalui pertemuan resmi antara para nelayan dan wakil rakyat ini dapat melahirkan keputusan yang membawa nasib baik pagi para nelayan di Kalsel.

Sport.kalselpos.com

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait