Ketua DPRD Banjar ‘Ogah’ teken Raperda APBD, anggota Dewan sebut, “Ketua bukan ‘Anak – anak’ “

surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel ke Pemkab Banjar Nomor: 900/1339/Set-Bakeuda tertanggal 30 Agustus 2022, yang menyampaikan surat perihal belum adanya pembubuhan tanda tangan ketua DPRD dalam dokumen tersebut. (ist)fahmi de musfa.kalselpos.com

Banjarbaru, kalselpos.com -Menanggapi sikap Ketua DPRD Banjar, HM Rofiqi yang ‘ogah’ dan tidak mau tanda tangan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021, mendapat sorotan dari anggota Badan Anggaran DPRD setempat, Saidan Pahmi.

Saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (19/10) siang, anggota Dewan asal Fraksi Demokrat, ini menyampaikan, dirinya memang mengetahui Ketua DPRD tidak mau ‘meneken’ atau membubuhkan tanda tangan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut diketahuinya setelah ada surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel ke Pemkab Banjar Nomor: 900/1339/Set-Bakeuda tertanggal 30 Agustus 2022, yang menyampaikan surat perihal belum adanya pembubuhan tanda tangan ketua DPRD dalam dokumen tersebut.

“Waktu itu saya tidak ambil pusing, karena bagi saya ketua DPRD bukan ‘anak -anak’ yang tidak paham aturan bernegara. Jika sebuah keputusan DPRD sudah diambil berdasarkan Tatib, yakni diambil melalui rapat paripurna yang sah, maka pembubuhan tanda tangan itu adalah sebuah keniscayaan, karena tanda tangan pimpinan DPRD tersebut, adalah simbolisasi dari keputusan institusi DPRD, bukan menyimbolkan keputusan personal ketua DPRD,” ungkap Saidan.

Lebih lanjut, Saidan menjelaskan, produk hukum yang dikeluarkan DPRD itu bisa berupa peraturan yang bersifat mengatur (regeling), contohnya Perda atau Peraturan DPRD dan bisa juga berupa peraturan yang bersifat memutus (beschikking), contohnya surat keputusan Ketua DPRD. Jika peraturan yang dibuat bersifat mengatur, maka mekanismenya harus melibatkan persetujuan anggota DPRD, sedangkan surat keputusan, tidak perlu melibatkan anggota DPRD, cukup pimpinan dan/atau ketua DPRD.

“Nah, Pertanggungjawaban APBD inikan produk hukumnya adalah Perda, keliru jika Ketua DPRD tidak tanda tangan, sementara produk tersebut telah berproses sesuai dengan mekanisme yang ada dalam Tatib DPRD, yakni telah dibahas sampai pada kesepakatan dalam Paripurna yang sah,” tambah Saidan.

Sebuah Perda menurut Saidan, hakekatnya menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga mekanismenya harus melibatkan para anggota DPRD sebagai perwakilan dari rakyat. Keliru jika kesepakatan yang merepresentasikan rakyat dibajak oleh ketidakmauan pribadi pimpinan yang enggan tanda tangan.

Ketika ditanyakan pendapatnya, bagaimana jika bersikeras tidak mau tanda tangan, menurut Saidan, lakukan pendekatan persuasif sembari memberi pemahaman.

Ketika ditanya lagi, bagaimana kalau sudah dilakukan pendekatan persuasif, namun hasilnya tetap nihil, dengan jeda yang panjang ia menjawab; terpaksa harus diselesaikan secara politis yaitu mengajukan mosi tidak percaya.

Terhadap LSM yang memberi dukungan tidak tanda tangan Raperda Pertanggungjawaban APBD, Saidan menanggapi, hal itu karena teman-teman LSM belum dapat pencerahan saja soal urgensi Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk apa.

“Raperda Pertanggungjawaban, selain mensahkan penggunaan APBD tahun 2021 termasuk didalamnya penggunaan anggaran yang dipakai DPRD, juga untuk memanfaatkan SiLPA tahun lalu agar bisa dipakai dalam APBD perubahan tahun berikutnya.
Jika Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaaan APBD tidak disahkan, akan ada problem yuridis berkaitan keabsahan penggunaan APBD perubahan tahun berikutnya, dan hal ini jelas akan mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan,” tutup Saidan.

Sport.kalselpos.com

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait