Banjarmasin, kalselpos.com – Ketua DPRD Banjarmasin H Harry Wijaya mengungkapkan, pihak legislatif tidak akan bereaksi atau mengambil respon gegabah menanggapi Surat Mendagri, Tito Karnavian yang memerintahkan Walikota Banjarmasin untuk mencabut gugatan UU Provinsi Kalsel yang kini masih berjalan di Mahkamah Konstitusi.
Apalagi jika pemerintah kota tidak mengajukan surat untuk dilaksanakan sidang paripurna, maka DPRD akan diam saja dan tetap melanjutkan prosesnya di MK.
“Karena sesuai tujuan surat dari Mendagri, itu ditujukan kepada Wali Kota Banjarmasin. Terkecuali jika pemerintah kota sudah menyurati dewan terkait perintah tersebut, maka segera akan dilaksanakan paripurna untuk mendapat persetujuan bersama,” ujar Harry Wijaya, kepada wartawan, Senin (15/8/22).
Dijelaskannya, saat pengajuan judicial review keputusan itu melibatkan pihak DPRD dan hasil rapat paripurna dengan melibatkan delapan fraksi melalui pemandangan umumnya.
“Kalau ternyata diparipurnakan juga, namun delapan fraksi tidak setuju maka kita akan teruskan gugatannya,” ungkapnya.
Harry Wijaya menekankan, sikap dewan itu sesuai sistem kerja Kolektif Kolegial yang melibatkan banyak pihak berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan bersama yang melibatkan eksekutif dan legislatif di Kota Banjarmasin.
Terpisah, Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina mengaku, saat ini proses di MK sedang berjalan dan akan memasuki tahap kelima yaitu pembuktian.
Sehingga, jika harus dilakukan pencabutan gugatan, itu tidak bisa langsung dilakukan wali kota.
“Apalagi pengajuan judicial review dilakukan bersama-sama dengan dewan dan disetujui di rapat paripurna,” terang Ibnu Sina.
Pihaknya mengaku, telah menyampaikan hal ini dengan Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya, untuk dirembukkan bersama di internal dewan apakah judicial review pemindahan ibu kota diteruskan atau tidak.
“Dinamika di internal dewan apakah mencabut atau tidak, kita tidak dapat prediksi,” tandasnya.
Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com
