Minim Informasi, proyek Jembatan Apung “dipending”

Komisi III DPRD Banjarmasin melakukan rapat bersama jajaran Dinas PUPR, terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan Jembatan Apung.Aspihan Zain (kalselpos.com)

Banjarmasin, kalselpos.com – Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Banjarmasin bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat, berlangsung sengit, Selasa (2/8/2022) di ruang rapat mini gedung DPRD Banjarmasin.

Sebab dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi III Hilyah Aulia bersama Wakil Ketua Komisi III Afrizaldi tersebut, salahsatunya membahas terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan Dermaga atau Jembatan Apung senilai Rp4,5 Miliar, di bawah Jembatan Dewi Banjarmasin, yang informasinya tidak diketahui secara utuh oleh pihak dewan.

Bacaan Lainnya

“Kenapa informasi pembangunan dermaga itu, justru malah kami ketahui melalui media,” ujar Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Hilyah Aulia, pada saat rapat.

Menurutnya, pihaknya ingin agar penyampaian informasi terkait pelaksanaan pembangunan termasuk adanya pergeseran anggaran kegiatan yang dilakukan disampaikan oleh pihak PUPR melalui bidang terkait, sampai kepada pihak komisi selaku mitra kerja.

“Kami tidak ingin ini menjadi pertanyaan masyarakat dan media, lalu fungsi kami di komisi seperti apa,” sesalnya.

Dikatakan Hilyah, jika pihak PUPR melaksanakan kegiatan dengan menggeser anggaran lain, maka diberitahukan dengan alasan sesuai dan kepentingan yang tepat.

“Kalau pembangunan dermaga itu penting, padahal normalisasi sungai juga penting. Kenapa saat rapat sebelumnya dalam pembahasan anggaran, tidak disampaikan,” cecarnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi III Afrizaldi, mengaku menyayangkan tidak disampaikannya informasi pergeseran anggaran kegiatan tersebut. Namun belakangan justru muncul didalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas PUPR.

“Ini tentu sangat kami sayangkan, karena suara yang muncul. Dewan ini apakah, tidak membahaskah soal itu,” tekan Afrizaldi.

Pihaknya ingin, kedepan dalam pelaksanaan kegiatan atau proyek pembangunan yang dilakukan dapat diinformasikan, apalagi jika menyangkut pergeseran anggaran.

“Makanya kami ingin informasi itu disampaikan, bukan ingin menolak atau tidak. Agar bisa tugas dan fungsi kami dapat dijalankan,” tandasnya.

Sementara, karena pelaksanaan kegiatan pembangunan Jembatan Apung tersebut dinilai minim informasi, maka diputuskan dalam rapat tersebut bahwa pengerjaan dihentikan sementara alias dipending.

“Karena pembangunan itu tidak ada kejelasan, maka diputuskan untuk dipending,” tutup Hilyah Aulia.

Sport.kalselpos.com

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.