1.041 Tenaga Kontrak Tidak Lulus Seleksi, Pemkab Kotim Beri Kesempatan Kedua

Sekda Kotim Fajrurrahman memberi penjelasan terkait evaluasi tenaga kontrak di hadapan DPRD dan eks tenaga kontrak yang menggelar aksi damai di DPRD setempat, Senin (4/7).(Foto: Istimewa) Ruslan AG (kalselpos.com)

Sampit, kalselpos.com – Sebanyak 1.041 orang tenaga kontrak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang tidak lulus seleksi ulang pada Kamis (23/6) lalu, diberi kesempatan mengikuti seleksi tahap kedua.

Sekretaris Daerah Kotim, Fajrurrahman mengatakan, saat ini sedang dilakukan pemetaan kebutuhan tenaga kontrak. Dia berharap Jumat nanti sudah terlihat gambaran kebutuhan sehingga seleksi tahap kedua bisa segera dilaksanakan.

Bacaan Lainnya

“Jadi ini didasarkan kebutuhan riil di lapangan. Itu yang nanti menjadi acuan berapa banyak yang dibutuhkan dan sebarannya di mana saja untuk seleksi tahap kedua nanti,” kata Fajrurrahman di Sampit, Selasa (5/7/2022).

Menurut Fajrurrahman, seleksi tahap pertama yang diikuti sekitar 3.500 peserta pada Kamis (28/6) lalu merupakan upaya pemerintah daerah dalam mengevaluasi ulang keberadaan tenaga kontrak.

Evaluasi melalui tes itu didasarkan pada “passing grade” atau ambang batas nilai yang telah ditentukan. Semua yang memenuhi ambang batas tersebut dinyatakan lulus. Panitia tidak ada mencoret nama peserta yang memang mampu melampaui ambang batas nilai.

Hasil evaluasi di lapangan, banyak sekolah dan fasilitas kesehatan yang terancam terhambat karena guru dan tenaga kesehatan setempat tidak lulus seleksi tenaga kontrak.

Hal itulah yang membuat pemerintah daerah memberi kesempatan kedua bagi 1.042 orang tenaga kontrak yang tidak lulus untuk kembali mengikuti seleksi tahap kedua. Namun, kuotanya disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.

“Pemerintah daerah juga memikirkan nasib rekan-rekan yang tidak lulus seleksi tahap pertama, apalagi memang ada kebutuhan tenaga di lapangan. Jadi silahkan nanti ikut seleksi tahap kedua,” ujar Fajrurrahman.

Dia menjelaskan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan perintah penghapusan tenaga honorer yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Ditegaskan dalam aturan itu bahwa masa kerja honorer diatur hingga 28 November 2023. Hal inilah yang menjadi dasar pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi tenaga kontrak melalui seleksi ulang.

Seleksi atau uji kompetensi itu juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah sehingga memiliki argumentasi kuat untuk mempertahankan sebagian besar tenaga kontrak. Alasannya bahwa tenaga kontrak yang ada saat ini sudah melalui uji kompetensi sesuai kebutuhan.

Fajrurrahman mengakui pengurangan tenaga kontrak ini memang menjadi keputusan berat dan menuai protes. Namun dia meminta semua pihak memahami bahwa pemerintah daerah berupaya melakukan langkah terbaik dengan tetap memperhatikan aturan.

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait