M Yani Sosialisasikan Pola Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Ulin Banjarmasin

Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmimelaksanakan Sosialisasi peraturan (sosper) daerah Nomor 3 tahun 2011 di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Senin (14/3). (sidik)(kalselpos.com)

Banjarmasin, kalselpos.com -Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi berharap mindset biaya perawatan maupun pengobatan itu mahal, orang miskin tidak boleh sakit, ini harus dirubah.

Hal itu disampaikannya saat melaksanakan Sosialisasi peraturan (sosper) daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang pola tarif pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, bertempat di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

Bacaan Lainnya

Dikatakannya, tarif yang dikenakan harus sesuai peraturan. Hal ini menjadi perhatian bersama terutama RSUD Ulin kini memiliki kualitas setara dengan rumah sakit di pulau Jawa, bahkan rumah sakit milik Provinsi Kalsel tersebut telah mampu melayani operasi jantung.

“Ini menjadi kewajiban bagi wakil rakyat agar bisa menyuarakan aspirasi maupun mengedukasi terkait regulasi termasuk aturan produk DPRD terlebih batasan tarif layanan kesehatan, ” Kata Yani Helmi kepada Kalselpos. com.

Dari sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat menjadi paham dan mengerti, terlebih tentang tarif layanan kesehatan bagi masyarakat luas, oleh karenanya sejak saat ini tidak ada lagi merasa terbebani mahalnya biaya kesehatan karena sudah mendapatkan informasi di awal.

Jika memang benar adanya sesuai persyaratan andai berobat betul orang miskin golongan bawah maka hal ini menjadi tanggungjawab pemerintah.

“Kalau ada Rumah Sakit Daerah yang menetapkan tarif tidak sewajarnya, lapor saya. Apalagi bagi masyarakat Tanah Bumbu dan Kotabaru, jangan main-main,” tegasnya.

Senada Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan RSUD Ulin, Muhammad Aini menyebutkan biaya operasional RSUD Ulin Banjarmasin tidak sepenuhnya didapatkan melalui APBD saja melainkan melalui biaya tarif yang ditarik dari masyarakat. Adanya Perda tentang tarif ini bentuk jaminan kepada rumah sakit dalam menarik biaya dari masyarakat tanpa melanggar hukum atau pungutan liar, hal ini diperkuat Pergub Nomor 052 tahun 2019.

“Maka RSUD Ulin diberi kesempatan untuk memungut biaya, tetapi harus berdasarkan Perda,” sebut Aini

Sejauh ini informasi biaya yang dikenakan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa kesehatan khusus tidak memilik kartu jaminan seperti BPJS bisa mempersiapkan dana lebih awal sesuai dengan tarif dan layanan kesehatan yang digunakandigunakan termasuk menggunakan jasa kesehatan di luar dari kelas seharusnya.

Berkenaan Tarif ini lanjutnya, dihitung berdasarkan belanja modal dari sebuah pelayanan. Kemudian sebelum tarif disampaikan kepada masyarakat, maka terlebih dahulu dibahas di DPRD Provinsi dengan pertimbangan utama tidak memberatkan masyarakat

“Untuk pengguna BPJS yang menggunakan jasa lebih tinggi, ada selisih tarif yang dikenakan,” tandasnya.

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait