Ratusan Buruh Ancam Keluar dari Keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan

Perwakilan Buruh banua (kiri) menyerahkan nota keberatan secara tertulis terkait Permenaker Nomor 2 tahun 2022 diterima Ketua DPRD Kalsel H.Supian HK (kanan) .(sidik)(kalselpos.com)

Banjarmasin, kalselpos.com– Tolak Permenaker Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua,
ratusan buruh gabungan organisasi pekerja melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalsel Rabu (23/2/2022).

Koordinator aksi Sumarlan mengatakan, aturan Permenaker ini dianggap sangat merugikan para pekerja, karena isinya sama persis dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2015 yang pernah di tolak.

Bacaan Lainnya

Disampaikannya, oleh karenanya jika Permenaker tersebut tidak dicabut atau dikembalikan pada Permenaker No.19 tahun 2015, pihaknya tidak main main mengancam, sebagai buruh banua mengambil sikap keluar dari keanggotaan kepesertaan BPJS KetenagakerjaanKetenagakerjaan termasuk empat program JKK, JHT, JKM dan JP.

“Ini merupakan harga mati bagi kami sebagai buruh banua dan pernyataan sikap kami ini harus sama dengan Dewan, dan meminta DPRD Kalsel membuat surat pernyataan khusus mendukung sekaligus menolak Permenaker yang baru, ” kata Sumarlan

Ketua DPRD Kalsel H.Supian HK keberadaan Permenaker Nomor 2 tahun 2022 isinya sangat merugikan pekerja buruh bukan hanya di Kalsel tapi juga seluruh Indonesia.

Ditambahkannya, Rmregulasi kementerian tersebut masih belum disahkan karena harus menunggu 4 Mei 2022 nanti sehingga masih ada waktu penyederhanaan atau merevisi item yang dinilai merugikan para buruh.

“Kami telah membaca dan mempelajari secara seksama isi surat permenaker Nomor 2 tahun 2022 dan menolak tegas sangat merugikan kepada pekerja khususnya di Kalsel,” sebut Supian HK

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait