Plt Bupati HSU Bertandang ke Kantor BPKP Kalsel

KUNJUNGAN-Pemerintah Kabupaten HSU berkunjung ke perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan untuk bersinergitas dan dukungan kerjasama pembangunan. (humas)(kalselpos.com)

Amuntai, kalselpos.com -Plt. Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H.Husairi Abdi, Lc bertandang ke kantor perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan (Kalsel).

Kunjungan bersama dengan pejabat di Kabupaten HSU ini sebagai langkah koordinasi, guna menjalin sinergitas dan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten HSU dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtu (15/1).

Bacaan Lainnya

Kehadiran Plt Bupati HSU Husairi Abdi disambut oleh Kepala Perwakilan BPKP Kalsel Rudy M Marahap didampingi para Klkoordinator pengawasan dan jajaran.

Langkah yang diambil pemerintah Kabupaten HSU in, juga sebagai permintaan dari BPKP Kalsel dalam hal mengawal pelaksanaan program pembangunan di HSU.

“Kita ingin sinergitas terus berjalan, sehingga perlunya masukan dan dukungan dari perwakilan BPKP Kalsel,” terangnya.

Husairi mengapresiasi atas kesediaan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan mendampingi, Pemkab HSU dalam memulihkan reputasi, mengingat masa jabatan Plt Bupati akan berakhir, pada 18 November 2022 mendatang.

“Melalui pendampingan ini, BPKP Kalsel dapat membantu Pemkab HSU memberikan yang terbaik, bagi kelangsungan pembangunan,”jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPKP Kalsel Rudy M. Harahap mengaku menyambut baik dan bersedia untuk bersinergi dengan Pemkab HSU demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan melayani masyarakat dan menyampaikan beberapa perbaikan yang harus dilakukan.

“Kami menyarankan penyusunan rencana aksi yang jelas berupa strategi peningkatan efektivitas birokrasi, seleksi JPT yang ketat, memberhentikan pegawai kontrak yang diangkat karena kepentingan politik,” imbuhnya.

Selain hal tersebut Rudy menambahkan perlunya, meningkatkan moralitas ASN Pemkab HSU dengan membangun budaya organisasi dan kesejahteraan ASN, mengajak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengedepankan Inspektorat dalam menangani permasalahan administrasi pemerintahan.

Dirinya juga berjanji, BPKP Kalsel akan membantu Pemkab HSU dalam penguatan governance, manajemen risiko, dan sistem pengendalian. Karena itu, Pemkab HSU harus menjadikan Manajemen Risiko Indeks (MRI), sebagai target kinerja yang harus meningkatkan kapabilitas APIP dan membangun sistem anti kecurangan (fraud control plan/fraud risk analysis), merupakan perwujudan komitmen BPKP untuk selalu hadir dan bermanfaat.

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait