Sektor Pertambangan Batubara hanya Serap Sedikit Tenaga Kerja

  • Whatsapp
Anggota Pansus IV DPRD Kalsel, Firman Yusi .(sidik)(kalselpos.com)

Banjarmasin, kalselpos.com – Kekayaan sumber daya alam batubara di banua menjadi penyumbang terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Selatan (Kalsel) yaitu 18,9 persen disusul pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang 14,65 persen dari PDRB.

 

Bacaan Lainnya

Namun dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor pertambangan malah lebih kecil dari sektor pertanian, kehutanan dan pertanian.

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Kata Anggota Pansus IV DPRD Kalsel, Firman Yusi kepada Kalselpos. com Kamis (13/1) .

“Sementara sektor pertambangan selama ini hanya mampu menyerap sedikit tenaga kerja saja, ” ujarnya.

Dikatakannya, empat Pansus saat ini tengah menyelesaikan pembahasan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2021 – 2026 seiring dilantiknya kembali Paman Birin sebagai Gubernur Kalsel untuk periode kedua.

“Dua Kabupaten tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Kalsel justru daerah yang memiliki aktivitas pertambangan dan penggalian aktif, seperti Balangan dan Tabalong,” tambahnya.

Lanjut politisi muda ini, jika diambil benang merahnya selaras dengan mayoritas pekerja kita sekitar 44,5 persen berlatar belakang pendidikan tidak tamat dan tamat SD.

Karenanya ia berharap RPJMD Kalsel 2021 – 2026 benar-benar konsen untuk mengembangkan SDM Kalsel melalui singkronisasi program pendidikan dan ketenagakerjaan.

Diungkapkannya, selama ini perlu disadari penggalian pertambangan tidak hanya membutuhkan tenaga teknis akan tetapi melibatkan berbagai keahlian khusus.

“Karenanya, tidak hanya terkait pertambangan dan penggalian, RPJMD harus mewadahi dan mendorong proyeksi kebutuhan tenaga kerja ke depan berdasarkan kondisi sosial ekonomi, pengembangan kewilayahan, perkembangan teknologi dan trend lokal maupun global,” sebut sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel ini.

Lanjut pria ramah ini, percepatan harmonisasi kurikulum pendidikan, baik formal maupun non-formal disesuaikan dengan kebutuhan peluang kerja jika perlu gubernur Kalsel turun tangan langsung komandoi pertemukan sektor pendidikan dan pelaku dunia usaha.

“Tujuannya untuk menyusun langkah konkrit bersama dengan kontribusi yang nyata masing-masing pihak disokong anggaran dalam pelaksanaannya, ” tandasnya.

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.