Aturan Damkar diupayakan lebih ketat

Ketua Pansus Damkar, Hari Kartono didampingi anggota Faisal Hariyadi.Aspihan Zain (kalselpos.com)

BANJARMASIN, kalselpos.com – Revisi Perda No.13 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran atau Perda Damkar, yang kini dibahas DPRD Banjarmasin bersama Pemko setempat, diupayakan untuk mengatur lebih rinci dan tegas, terkait tugas, lembaga atau organisasi pemadam kebakaran di kota itu.

Keberadaan dan persyaratan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) Damkar, akan diperketat seperti, jumlah anggota dan pemberian asuransi,
Uji kelayakan unit/armada secara berkala, dan adanya zonasi tugas atau sasaran A dan B, dengan batas sungai Martapura.

Bacaan Lainnya

Kemudian diberikan penandaan masing-masing unit BPK berupa stiker atau warna khusus sesuai zonasi.

“Khusus pasukan lapangan, usia 19-39 tahun. Sopir harus punya SIM sesuai ketentuan berlaku,” ujar Ketua Pansus Damkar, Hari Kartono didampingi anggota Faisal Hariyadi dan Plt Kabid Damkar Banjarmasin, Misranuddin, Senin (10/1/2022) usai rapat pembahasan.

BPK sambungnya, harus berbentuk organisasi dan punya sekretariat dan yang melanggar ketentuan terkait akan dikenakan sanksi.

“Revisi Perda Damkar atau aturan ini tidak bertujuan untuk menekan jiwa sosial relawan di Banjarmasin,” ucapnya.

Revisi Perda Damkar ingatnya, sejalan dengan Permendagri No.16 tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Damkar.

“Termasuk akan ada rencana pemberian insentif atau asuransi bagi pasukan Damkar itu,” bebernya.

Anggota Pansus, Faisal Hariyadi menambahkan, dalam perda inisiatif dan ini tetap menjaga kearifan dan khasanah muatan lokal.

Mengingat, banyak relawan BPK di Banjarmasin menjadi pilot project jiwa sosial yang tinggi. Hanya saja, kurang pembinaan dari Pemko Banjarmasin.

“Saat ini BPK swasta/swakarsa punya pikiran, apa gunanya mendaftar ke pemerintah. Sementara tidak ada pembinaan. Nah dengan Perda revisi itu nantinya pembinaan Pemko ini yang kita tekankan,” yakinnya.

Tujuannya, terarah, terbina dan terkomando oleh Pemko Banjarmasin.

Untuk tanda khusus menyesuaikan zonasi A dan B. “Kecuali BPK yang lokasi berdekatan sehingga bisa masuk ke zona lain begitu sebaliknya. Hal ini akan kita diskusikan dengan Dishub dan kepolisian,” urainya.

Plt Kepala Bidang (Kabid) Damkar Dinas Satpol PP dan Damkar Banjarmasin Misranuddin menilai, Perda No.13 tahun 2008 lemah, sehingga wajar direvisi.

“Dalam Perda itu akan dibuat soal sanksi. Tapi ini masih akan dirembukan dengan bagian hukum,” kata Jeck, sapaan akrabnya.

Termasuk ada batasan usia bagi petugas Damkar yang akan turun ke lapangan, yakni 19-38 tahun. “Yang senior cukup di sekretariat sebagai mentor dan pembinaan,” ingatnya.

Saat ini ada 286 BPK yang terdaftar di Pemko secara resmi. Dengan total anggota kurang lebih 3.968.

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait