BANJARMASIN, kalselpos.com – DPRD Kota Banjarmasin, menggelar rapat paripurna dengan agenda tutup masa sidang III tahun 2021 sekaligus membuka masa sidang I tahun 2022, Senin (3/1/2022) diruang utama gedung dewan.
Sidang paripurna ini juga dihadiri oleh Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina dan Wakil Walikota Arifin Noor, serta Kepala SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin.
Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, HM Yamin mengungkapkan, agar lembaga perwakilan rakyat ini, kedepan lebih meningkatkan pengawasan (control), baik terkait pelaksanaan anggaran, program atau kegiatan seluruh SKPD.
“Baik melalui rapat dengar pendapat dengan SKPD melalui komisi sesuai mitra kerja masing-masing, atau melakukan peninjauan lapangan ke lokasi terhadap program atau kegiatan yang dilaksanakan,” ujar HM Yamin.
Menurutnya, amanah memperjuangkan aspirasi masyarakat, maka harus terus berupaya meningkatkan peran dalam memajukan dan meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Beberapa catatan penting hasil kerja DPRD Kota Banjarmasin sepanjang tahun 2021 terus dilakukan, baik rapat paripurna, rapat istimewa, rapat intern, rapat komisi, rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda), Rapat Badan Kehormatan (BK).
“Hasilnya cukup membanggakan, hanya pada penyelenggaran fungsi anggaran, dimana sepanjang tahun 2021 DPRD mampu menyelesaikan pembahasan KUA/PPAS RAPBD maupun KUA/PPAS Perubahan tepat waktu,” ungkapnya.
Kemudian, selama tahun 2021 pula, DPRD Kota Banjarmasin cukup banyak menerima pengaduan masyarakat dengan subtansi beragam, terutama terkait permasalahan pembangunan, termasuk diantaranya kritisi dalam meningkatkan kinerja dewan.
“Selama tahun 2021, DPRD Kota Banjarmasin sudah menggelar rapat paripurna sebanyak 39 kali,” bebernya.
Sementara itu, Walikota Banjarmasin, H Ibnu Sina dalam sambutannya, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan serta seluruh anggota dewan atas dukungan dan kerjasama yang berjalan dengan baik antara pihak legislatif dan eksekutif.
“Baik dalam bentuk pembuatan kebijakan, pembuatan Perda, maupun kritikan serta saran yang disampaikan pihak legislatif kepada pihak eksekutif,” ucap Ibnu Sina.
Kritikan dan saran yang disampaikan pihak dewan kepada eksekutif tegasnya, merupakan bentuk tanggungjawab dalam pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam pelaksanaan pembangunan maupun jalannya pemerintahan yang masih ada yang belum diselesaikan, maka harus dijadikan pekerjaan rumah (PR) untuk segera dituntaskan,” tandasnya.
Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com
