Ratusan Batang Pohon Ditanam di Area Bekas Tambang Ilegal

  • Whatsapp
FOTOBERSAMA-Penanaman pohon area eks tambang ilegal, di Blok I Desa Rampah, Kecamatan Telaga Bauntung, Kabupaten Banjar, Kalsel, Kamis (11/11).(fahmi de musfa)(kalselpos.com)

Martapura,kalselpos.com -Ratusan batang pohon ditanam di area eks tambang ilegal, di Blok I Desa Rampah, Kecamatan Telaga Bauntung, Kabupaten Banjar, Kalsel, Kamis (11/11).

Kegiatan reklamasi ini PT AGM menggandeng Dinas ESDM Kalsel, Dinzipur 8, Pam Obvit Polda Kalsel, Dinas Lingkungan Hidup Banjar, serta LSM dari Lembaga Peduli Lingkungan Indonesia (LIPI) Semesta Hijau.

Bacaan Lainnya

“Ini bentuk tanggung jawab PT AGM sebagai pemegang PKP2B (perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara),” ujar Kepala Tekni Tambang PT AGM, Imam Arifyanto.

Dijelaskannya, sejatinya area Blok I ini sudah lama selesai ditambang oleh PT AGM sejak tahun 2007, namun lantaran masih ada menyimpan batubara cadangan sehingga dikeruk oknum tidak bertanggung jawab sekitar 2015.

Penambang tanpa izin kata Imam, hanya menggali dan mengambil batubara tanpa adanya pertanggung jawaban melakukan pemulihan dengan reklamasi, sehingga PT AGM yang punya konsesi mesti harus bertanggung jawab.

Total area eks tambang ilegal yang direklamasi sekitar 10 hektare lebih, di mana sebagiannya sudah dilakukan reklamasi sebelumnya.

“Untuk penanaman pohon hari ini secara seremonial ada 200 pohon, sebelumnya sudah 6 ribu pohon kita tanam di lahan eks ilegal mining sekitar 10 hektare,” ungkapnya.

200 anak pohon yang ditanam hari ini terdiri dari jambu mete, sengon buto, jengkol, dan bambu.

Sementara Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas ESDM Kalsel, A Gunawan Harjito menerangkan bahwa PKP2B PT AGM sudah sejak 1998, dan untuk di area Blok I ini sudah lama selesai ditambang dan direklamasi.

“Artinya kan sudah dihijaukan lahannya, namun karena keberadaan illegal mining ini mau tidak mau PT AGM harus melakukan reklamasi ulang,” ujar Gunawan.

Lantas bagaimana pengawasan dari Dinas ESDM Kalsel Gunawan menjelaskan pihaknya punya kewajiban melaporkan ke Kementerian ESDM dan kepolisian.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.