Pelaku Usaha Perkebunan Wajib Miliki Izin

  • Whatsapp
H. Hasanuddin Murad, SH (kiri) .(sidik)(kalselpos.com)

Banjarmasin,kalselpos.com– Anggota DPRD Provinsi Kalsel, H. Hasanuddin Murad, SH berharap para pelaku usaha perkebunan baik budidaya maupun sektor pengolahan hasil perkebunan atau industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik diwajibkan memiliki izin pengelolaan usaha perkebunan termasuk izin pendukung lainnya.

Hal ini sesuai isi
Peraturan Daerah (Perda) Provnsi Kalsel Nomor 2 Tahun 2013.

Bacaan Lainnya

“Perda ini antara lain mengatur perizinan usaha perkebunan dengan batasan tertentu,” ujar H. Hasanuddin Murad, SH kepada Kalselpos.com disela.sela kegiatan Sosialisasi peraturan (Sosper) daerah Nomor 2 Tahun 2013 kepada puluhan warga Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala (Batola), Senin (11/10).

Dari regulasi Perda ini mengatur perizinan usaha perkebunan, diantaranya izin untuk perkebunan rakyat terdiri atas Surat Tanda Daftar Budidaya (STD- B) dengan ketentuan luas lahan lebih dari 4 hektare atau kurang dari 25 hektar dalam satu hamparan.

Sementara untuk Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan hasil Perkebunan (STD-P) berlaku bagi usaha industri pengolahan hasil perkebunan berkapasitas dibawah batas minimal.

“Saya berharap setiap pelaku usaha perkebunan agar mempelajari lebih dalam lagi perihal tersebut, sehingga mengerti dan paham apa yang menjadi hak dan kewajibannya,”harap mantan Bupati Batola dua periode ini.

Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala, H. Suwartono menyebutkan secara garis besar Perda ini mencakup atau meliputi pengaturan pengelolaan pembangunan perkebunan baik untuk investasi maupun perkebunan rakyat.

Disampaikannya, ketentuan ini telah sesuai kewenangan kami menerbitkan Izin Usaha Perkebunan terintegrasi Pabrik (IUP), Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P).

“Termasuk penerbitan STDB sebagai legalitas terhadap lahan kebun masyarakat yang membudidayakan komoditas perkebunan seperti sawit, kepala dalam, karet, dan lain-lain termasuk ketaatan perusahaan besar swasta (PBS) dalam hal perizinan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tanggungjawab sosial atau CSR,” tandasnya

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.