Wabup Syamsuri Inginkan Tak ada Kerusakan Lingkungan di Loksado

WAWANCARA - Wakil Bupati Syamsuri Arsyad wawancara usai sosialisasi draf ranperda.(Sofan)(kalselpos.com)

Kandangan, kalselpos.com – Wakil Bupati (Wabup) Hulu Sungai Selatan (HSS) Syamsuri Arsyad mengatakan, salah satu unsur dalam masyarakat Indonesia, keberadaan masyarakat adat telah diakui oleh negara.

Bacaan Lainnya

“Masyarakat adat diberikan kewenangan dalam mengatur adat istiadat masing-masing, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara,” ujar Wabup HSS Syamsuri, saat sosialisasikan rancangan peraturan daerah (ranperda) adat Kabupaten HSS, di Kecamatan Loksado, Sabtu (25/9).

Menurut Syamsuri, untuk mengatur kewenangan adat tersebut, perlu disusun draf peraturan darah (ranperda) melalui sosialisasi kepada masyarakat adat setempat maupun kepada masyarakat umum.

“Hal itu dilakukan agar terjadi saling menghormati dan menghargai serta dapat memenuhi keinginan masyarakat setempat,” ujar Wabup.

Menurutnya, peraturan daerah (perda) adat ini menjadi sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat Loksado, sehingga pembahasan cukup lama dan dinamis. “Jika dalam draf ranperda ada yang bertentangan, maka akan dicarikan formulasi yang tepat, sehingga tidak ada pelanggaran peraturan perundang- undangan,” ujar Wabup HSS Syamsuri Arsyad.

Wabup berharap penyusunan draf ranperda bisa benar-benar terlaksana dan tuntas, sehingga pada waktunya nanti akan dibahas secara langsung pihak legislatif dan eksekutif.

Wabup Syamsuri berpesan, agar pegunungan meratus di wilayah Loksado bebas dari wilayah tambang yang merusak lingkungan.

Karena, kalau Loksado dirusak akan berpengaruh dan sangat berpengaruh besar terhadap masyarakat Loksado sendiri dan warga HSS yang ada di Hulu.

“Kita semua harus bersama menjaga dan menolak terhadap perusakan lingkungan di wilayah Loksado dan sekitarnya,” tegas Wabup Syamsuri.

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait