Harga tidak cocok, Tiga Bangunan di Jembatan HKSN belum dibongkar

KUNJUNGAN - Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, M Isnaini bersama anggota, melakukan peninjauan proyek pembangunan jembatan HKSN.(ist)(kalselpos.com)

BANJARMASIN, kalselpos.com – Peninjauan pelaksanaan proyek pembangunan Jembatan HKSN, Jalan Kuin Cerucuk Selatan, RT 5 RW, Kelurahan Kuin Cerucuk Banjarmasin, para anggota DPRD Banjarmasin dari Komisi III disuguhi masalah belum tuntasnya proses pembebasan lahan di lokasi itu.

Sebanyak tiga buah bangunan milik warga yang menjadi bagian titik kawasan pembangunan masih berdiri dan menghambat proses pekerjaan.

Bacaan Lainnya

Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin M Isnaini mengungkapkan, akan memanggil pihak Dinas Perkim dan tim apresial untuk menggelar rapat dengar pendapat menyelesaikan persoalan pembahasan lahan tersebut.

“Besok semua pihak termasuk warga yang menolak rumahnya dibebaskan, akan kita panggil supaya proses pembebasan lahan ada titik temu,” ujar M Isnaini, kepada wartawan, Rabu (22/9/21).

Menurutnya, bila bangunan milik warga itu belum dibebaskan, maka pengerjaan lanjutan pemasangan tiang jembatan HKSN tentu terkendala.

“Ada tiga persil bangunan rumah di Jalan Kuin Selatan, RT.05 RW.02, Kuin Cerucuk, yang belum dibebaskan,” sebutnya.

Dikatakannya, keterangan warga saat itu, lahan itu belum dibebaskan karena pemilik rumah tersebut belum sepakat dengan harga yang ditawarkan appraisal atau penilai.

Kepada wartawan, Arif salah satu pemilik rumah menuturkan, ganti rugi yang ditawarkan oleh tim appraisal dianggap tidak sesuai hingga ditolak.

“Rumah saya di pinggir jalan dan tempat usaha jualan. Sementara rumah yang ada di samping lebih kecil dan tidak sebagai tempat usaha, tapi dihargai lebih tinggi,” ujarnya, Rabu (22/9).

Sedianya katanya, harga yang ditetapkan sesuai atau didasari keinginannya. “Rumah saya dinilai sekitar Rp500 juta, kalau bisa lebih tinggi. Paling tidak harga gantinya, bisa untuk membeli rumah di pinggir jalan juga sebagai tempat usaha,” harapnya.

Pihaknya mengaku tidak menghalangi, bahkan mendukung pembangunan jembatan yang dilakukan pemerintah, namun harga yang diberikan juga sesuai.

Senada disampaikan warga lain, Jamilah, juga menolak harga yang ditetapkan.

“Rumah dan bedakan saya ada di tepi jalan masing-masing dihargai Rp800 juta dan Rp460 juta. Sementara rumah di sebelah yang lebih kecil diberikan harga lebih tinggi.

“Padahal pernah ditawar orang Rp600 juta, tapi di appraisal malah Rp460 juta,” cetusnya.

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait