Gubernur hadiri pencanangan zona integritas WBK di BPS Kalsel

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor (tengah) didampingi Kepala BPS Yos Rusdiansyah (kanan) dan Kepala Ombudsman Kalsel Hadi Rahman usai pencanangan zona integritas.(ist)(kalselpos.com)

Banjarbaru, kalselpos.com – Korupsi dapat menghambat kemajuan sebuah negara dan sulit bersaing dengan negara lain.

Hal tersebut diutarakan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor saat menghadiri
pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, Jl. Trikora Banjarbaru, Rabu (22/9).

Bacaan Lainnya

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin itu sangat bersyukur, selama periode kepemimpinannya dalam lima tahun terakhir, tidak ada pejabat di lingkup pemerintah provinsi Kalsel yang tersangkut hukum akibat korupsi.

“Alhamdulilah selama lima tahun terakhir ini tak ada pejabat di lingkungan pemerintah provinsi Kalsel yang berurusan dengan hukum akibat korupsi,” ujarnya.

Dia berharap, dengan pencanangan ZI (zona integritas) BPS Kalsel ini, dapat menghambat praktek-praktek korupsi sekaligus meningkatkan layanan publik.

Paman Birin berujar, setelah 76 tahun merdeka, perlu dipertanyakan apakah negara ini sudah bisa lepas dari belenggu kemiskinan dan kebodohan.

“Apakah sudah bisa memberikan kesejahteraan baik secara infrastruktur dan kebutuhan sosial lainnya,” ujarnya.

Dia pun memberikan contoh seraya bertanya, hingga kini apakah di Kalimantan  sudah punya angkutan massal kereta api.

“Sampai- sampai saya tak berhenti menyanyikan lagu kereta malam. Keinginan rakyat Kalimantan ada angkutan kereta api ini juga sudah saya sampaikan kepada Presiden Joko Widodo,” imbuhnya.

Kepala BPS Yos Rusdiansyah mengatakan upaya pembangunan zona integritas di BPS Kalsel sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Selain BPS Kalsel, BPS HSU, BPS HST dan Banjarmasin juga melaksanakan pencanangan zona integritas.

“Output berupa inovasi telah banyak dihasilkan BPS Kalsel meski tantangan dan di tengah pandemi. Inovasi sudah menyentuh pada manajemen perubahan, manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas serta peningkatan layanan publik,” kata Yos Rusdiansyah.

Dalam Pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani), BPS telah melaksanakan pembinaan pengelolaan akuntabilitas kinerja, pengaduan masyarakat, pembentukan  satgas Covid serta meningkatkan standar pelayanan publik dengan pelayanan statistik terpadu.

Sementara Kepala Ombudsman RI Perwakilan kalsel, Hadi Rahman mengatakan,  pencanangan ZI adalah tahap awal untuk meraih predikat WBK dan WBBM.

“Perlu komitmen kuat untuk menuju ke sana dengan meningkatkan layanan publik dan menghindari praktek maladministrasi,” cetus Hadi.

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait