Kalsel akan punya Pergub Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa untuk BLUD

  • Whatsapp
Kegiatan Rapat Persamaan Persepsi Pembahasan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang & Jasa di Ruang Rapat Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (14/9/2021) siang.(Ist)(kalselpos.com)

Banjarbaru,kalselpos.com -Untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat, Badan Layanan Umum daerah (BLUD) di Kalsel yakni Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki Provinsi Kalimantan Selatan, seperti RSUD Ulin, RSUD Dr, Ansyari Saleh, RSU Jiwa Sambang Lihum, BLUD Banjarbakula (SPAM dan TPA),
perlu adanya persamaan persepsi kebijakan yang mengatur pengadaan barang dan Jasa pada BLUD melalui Peraturan Gubernur Kalsel.

Bacaan Lainnya

Hal ini karena dianggap selama ini memiliki kebijakan besaran jenjang pengadaan yang berbeda, apalagi kebijakan yang dipakai pada umumnya sudah lama dan tidak bisa memenuhi kreteria kebijakan yang baru, sehingga menghambat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu perlu adanya persamaan persepsi kebijakan yang mengatur pengadaan barang dan Jasa pada BLUD.

Wacana ini dibahas pada Rapat Persamaan Persepsi Pembahasan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang & Jasa di Ruang Rapat Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan,Selasa (14/9/2021) siang.

Rapat dibuka Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setprov Kalsel, DR. Rahmaddin MY, A.Ks, M.Si,
Pada kesempatan itu,Rahmaddin menyampaikan, landasan dilaksanakan kegiatan, yaitu Peraturan Presin NO 16 Tahun 2018 yang telah mengalami perubahan yakni Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, terutama pada pasal 61 terkait Pengecualian Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan juga berdasarkan Permendagri No. 79 Tahun 2018, tentang Badan Layanan Umum Daerah, terkait pasal 76, 77 dan 78; terkait pengadaan barang dan jasa pada BLUD.

Saat ini masing-masing BLUD di Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki kebijakan terkait jenjang nilai pengadaan barang atau jasa yang berbeda,

“Untuk itu,perlu adanya keselarasan masing masing BLUD sebagaimana surat Kemendagri No. 188.34/5415/OTDA tanggal 23 Agustus 2021, terkait rancangan Pergub jenjang nilai pengadaan barang dan jasa BLUD,” sebut Rahmaddin.

Berbagai masukan dari Biro Hukum Setprov Kalsel terkait kebijakan Pergub yang akan disusun, mekanisme penyusunan dan tanggapan dari pelaku BLUD yakni RSU Ulin, RSUD Ansyari Saleh, RSU Jiwa Sambang Lihum serta BLUD SPAM termasuk para ahli pengadaan barang dan jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setprov Kalsel.

Dalam kesempatan itu hasil rapat memutuskan :
a. Membuat Peraturan Gubernur tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah Prov. Kalsel

b. SKPD yang bertanggung jawab terhadap usulan Pergub Ini adalah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setprov. Kalsel

c. Akan diadakan rapat susulan terkait pembahasan Draft Gubernur yang dimaksud.

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.