Perda SOTK disahkan, Dinas Sungai masih “numpang”

  • Whatsapp
Rapat paripurna DPRD Banjarmasin dengan agenda pengesahan Perda tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin.(kalselpos.com)

Banjarmasin, kalselpos.com– Pemerintah Kota Banjarmasin bersama DPRD setempat, resmi mensahkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, pada sidang Paripurna di gedung dewan, Senin (13/9/21).

Namun didalam Perda SOTK itu, untuk penanganan sungai tampaknya masih tetap berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Bacaan Lainnya

“Banjarmasin masih belum bisa menambah jumlah dinas, termasuk dinas sungai. Karena harus menambah luas wilayah dan jumlah penduduk,” ujar Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina, kepada wartawan.

Menurutnya, karena dinas sungai dinilai cukup penting keberadaannya, maka bisa saja dimerger ke dinas perumahan dan pemukiman rakyat (Perkim). Dan diberi nama Dinas Perkim dan SDA.

“Sebab di PUPR terlalu banyak bidang. Kalau memungkinkan ada opsi dinas sungai digabung ke dinas Perkim, yang tidak terlalu banyak bidang. Tapi ini perlu kajian bidang organisasi,” ungkapnya.

Terpisah katanya, di dalam Perda SOTK yang batu, untuk Pemadam Kebakaran (Damkar), Satpol PP dan BPPD menjadi dinas berdiri sendiri, sedangkan Pemuda Pariwisata dan Olahraga digabung menjadi satu dinas.

“Damkar menjadi dinas sendiri, karena perintah Permendagri,” jelasnya.

Sementara, Ketua DPRD Banjarmasin H Harry Wijaya mengatakan, pihaknya masih memperjuangkan dinas sungai berdiri sendiri.

Sebab kota itu dinilai memiliki geografis dan menyandang gelar kota sungai, serta pernah dilanda musibah banjir pada awal 2021 lalu, hingga perlu dinas khusus yang konsenstrasinya lebih intens.

“Kita akan mengusulkan lagi ada dinas sungai ke kementerian, serta perlu analisa Pemprov dan ortal (organisasi tata laksana) Sekretariat Pemko Banjarmasin,” ungkap Harry Wijaya.

Saat ini harapnya, karena masih menjadi bidang sungai di dinas PUPR, ia meminta, secara tepat dan efektif menggunakan anggaran untuk normalisasi sungai.

“Sangat bagus saran walikota, menggabung dinas sungai ke dinas Perkim,” sebutnya.

Kemudian tambahnya, untuk Damkar yang sudah menjadi dinas, agar bagi BPK swasta tetap diakomodir dan dinaungi. “Sebab, BPK aset berharga bagi Pemko Banjarmasin,” pesannya.

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.