DPRD HSS Bahas Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak

PEMBAHASAN- DPRD Kabupaten HSS bersama pihak eksekutif pembahasan ranperda perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan.(Kominfo)(kalselpos.com)

Kandangan, kalselpos.com – Perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.

Untuk menghapus tindak kekerasan perempuan dan akan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri melainkan perlu bermitra dengan lintas sektoral, seperti masyarakat, swasta organisasi, perguruan tinggi, termasuk media sosial.

Bacaan Lainnya

“Dengan bekerjasama tersebut, diharapkan dapat mengurangi dan mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya di Kabupaten HSS, ” ujar Perwakilan Fraksi-fraksi DPRD HSS Yopie Alfiani, saat menjawab pandangan umum pihak eksekutif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS, dalam rapat paripurna pembahasan ranperda kekerasan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, Senin (6/9).

Dikatakan Yopie, peran DPRD dan dukungan pihak eksekutif dalam pembentukan ranperda tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan ini merupakan tindakan nyata, untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Kami harap dukungan dan apresiasi dari pihak eksekutif atas ranperda ini, agar bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya,” ujar Yopie.

(Aplikasi Kalselpos.com)

Pos terkait