Dewan laksanakan Sosper Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Siti Nortita Ayu Febria kepada Kalselpos Rabu (11/08) setelah melaksanakan sosialiasi peraturan daerah (sosper) Perda No. 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di di Desa Sewangi Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala (Batola).(kalselpos.com)

Banjarmasin, kalselpos.com – Pelayanan administrasi kependudukan saat ini sudah semakin dipermudah terlebih di tengah pandemi covid 19 cukup melalui aplikasi on-line atau watshaap saja melalui hand phone android sudah bisa berurusan.

Namun demikian bagi Disdukcapil ditingkat Kabupaten dengan letak geografis cukup sulit dan jauh maka bisa mendirikan UPT agar masyarakat yang mau mengurus surat menyurat ini bisa semakin nyaman dan mudah serta efesien.

Bacaan Lainnya

“Jika akses mudah, cepat dan nyaman maka selain waktu tempuh tentu dari segi biaya bisa murah,” kata Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Siti Nortita Ayu Febria kepada Kalselpos Rabu (11/08) setelah melaksanakan sosialiasi peraturan daerah (sosper)
Perda No. 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di di Desa Sewangi Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala (Batola).

Pertemuan sosper ini bagian penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya dokumen kependudukan itu sebagi bukti otentik pengakuan negara.

Apalagi sekarang pola bantuan pemerintah tentu mengacu data dari kependudukan, dari dialog saat sosialisasi berlangsung cukup banyak warga meminta agar pertemuan penyebarluasan Perda ini terus dilakukan agar semakin banyak yang tahu dan paham.

“Warga menyambut baik kegiatan sosper ini bahkan mereka minta agar intens lagi kegiatan serupa dilaksanakan langsung turun kebawah,” tambah wanita ramah ini.

Lanjut politisi Gerindra ini,
selain itu bantuan dari pemerintah akan terdata dari pencatatan administrasi kependudukan dan jika masyarakat ingin mendapatkan bantuan tersebut maka opsinya adalah jika tinggal di daerah Kecamatan Alalak namun surat menyurat kependudukan masih dari Banjarmasin dan sekitarnya atau diluar Batola maka sulit di realisasikan.

“Jika tempat tinggal tidak sesuai dengam data kependudukan resikonya sulit jika mengharapkan bantuan kartu sehat, KIP dan bansos dari Pemkab batola,” tukasnya.

(Aplikasi Kalselpos.com)

Pos terkait