Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah sudah finalisasi

  • Whatsapp
Rahman Nanang Ridwan(kalselpos.com)

Banjarmasin, kalselpos.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Banjarmasin Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan keuangan daerah, telah melakukan finalisasi pembahasan, Senin (2/8).

“Raperda itu sudah finalisasi. Sekarang sudah diserahkan ke Ketua Dewan, kemudian ke walikota dan provinsi, kemudian baru diparipurnakan,” ujar Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Rahman Nanang Riduan usai rapat.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, Raperda tersebut merupakan inisiasi Pemko Banjarmasin, untuk menyesuaikan aturan pusat, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

“Isinya berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, seperti tata cara pembayaran gaji ASN dan bantuan pusat lainnya. Aturan yang dulu kurang lengkap, makanya ini direvisi,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah (Bakueda) Banjarmasin, Edy Wibowo mengatakan, dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah yang baru, maka pemerintah daerah dapat segera menyesuaikan.

“Ini menyesuaikan dengan peraturan pemerintah pusat. Kalau aturan dulu terpisah, sekarang bisa terintegrasi,” jelasnya.

(Aplikasi Kalselpos.com)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.