Wakil Bupati Sampaikan 2 (Dua) Buah Ranperda

  • Whatsapp
PENYAMPAIAN-Wakil Bupati Tapin H Syafrudin Noor sampaikan dua buah ranperda Pemerintah Kabupaten Tapin pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapin.(ist) (kalselpos.com)

Rantau, kalselpos.com– Wakil Bupati Tapin H Syafrudin Noor sampaikan dua buah ranperda Pemerintah Kabupaten Tapin pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapin. Rabu (21/7) kemarin siang.

 

Bacaan Lainnya

Rapat Paripurna di pimpin oleh Ketua DPRD Tapin H Yamani dan didampingi Wakil Ketua H Muchtar dan di hadiri seluruh Anggota DPRD Tapin. Sementara Pemerintah Kab Tapin dihadiri Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Dinas Bagian dan Camat di Lingkungan Pemkab Tapin.

 

Adapun 2 (dua) raperda usulan Pemerintah Kab Tapin yaitu raperda perubahan badan hukum perusahaan daerah air minum Kabupaten Tapin menjadi Perseroan Daerah Air Minum Kab Tapin, kedua ranperda Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual, kemudian Badan Pembentukan Daerah DPRD Tapin mengusulkan hak inisiatif dewan sebanyak 1 (satu) buah yaitu pencabutan perda nomor 02 tahun 2007 tentang larangan kegiatan pada bulan ramadhan.

Wakil Bupati Tapin H Syafrudin Noor menjelaskan bahwa, perubahan badan hukum perusahaan daerah air minum kab tapin merupakan amanat pasal 402 ayat 2 uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Mengingat adanya keterlibatan pemerintah prov kalsel dalam bentuk kepemilikan saham pada perusahaan dawrah air minum kab tapin saat ini, berdasarkan kajian kesesuaian badan hukum dipilihnya bentuk badan hukum perusahaan daerah air minum menjadi perseoran daerah air minum Kabupaten Tapin.

“Diharapakan raperda ini dapat meningkatkan profesional dalam pengelolaannya dengan mengedepankan kepentingan masyarakat luas tanpa mengejar keuntungan sebagai tujuan utamanya, “ katanya

Kemudian ranperda fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual adalah sebagai salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum atas hak cipta karya yang dimiliki masyarakat baik perseorangan maupun berkelompok.

“Raperdan perlindungan kekayaan intelektual sebagai upaya pemerintah daerah memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta baik milik perseorangan maupun kelompok, “ jelasnya.

Berharap kedua buah rancangan yang telah disampaikan dapat diterima dan disetujui oleh dewan yang terhormat untuk dilanjutkan pada proses selanjutnya sesuai peraturan perundang undangan berlaku.

 

Sementara Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Tapin H Ikwanudin Husin menyampaikan usulan hak inisiatif dewan berupa satu buah ranperda pencabutan perda nomor 2 tahun 2007 tentang larangan kegiatan bulan ramadhan.

 

Di jelaskan Fraksi PKB ini bahwa pencabutan perda tersebut karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa telah diundangkannya Perda nomor 9 tahun 2021 tentang ketertiban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat maka segala bentuk kegiatan masyarakat guna tertibnya peribadatan telah diatur dalam perda tersebut.

“Jadi pencabutan perda tesebut karena sudah ada perda yang di terbitkan dengan memuat larangan yang sama, “jelasnya.
Berharap ranpeda disampaikan dapat diterima dan disetujui dewan terhormat untuk dilanjutkan pada tahapan proses selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Selanjutnya 3 buah raperda yang diusulkan untuk diagendakan pada Rapat Paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Tapin.

(Aplikasi Kalselpos.com)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.