DPRD gelar Paripurna Penyampaian LPJ APBD Kota Banjarmasin Tahun 2020

  • Whatsapp
Rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020.(kalselpos.com)

BANJARMASIN,kalselpos.com – DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020, Senin (21/6/2021).

Bacaan Lainnya

Penjabat Walikota Banjarmasin, Ahmad Fydayeen menyampaikan, realisasi anggaran dan pertanggungjawaban Pemko sebelumnya telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualikan (WTP) yang kedelapan kali berturut turut dari BPK RI.

Dijelaskan, dengan selesainya proses audit dan pemberian opini laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK maka disampaikan kepada DPRD agar bisa melakukan pembahasan untuk bisa dijadikan peraturan daerah dengan hasil audit bisa disempurnakan sesuai amanat dalam pasal 31 ayat 1 undang undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

“Laporan keuangan adalah wujud transparansi dan akuntabilitas Pemko Banjarmasin dalam tata kelola pemerintahan yang baik juga implementasi sistem akuntansi keuangan daerah,” ujarnya.

Dikatakannya, tujuan penyusunan laporan keuangan ini adalah untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama tahun 2020 yaitu, pendapatan belanja, pembiayaan aset, kewajiban ekuitas dana, dan aliran kas.

“Laporan keuangan ini menerapkan sistem akuntansi berbasis aktual sebagai pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang akuntansi pemerintah,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, HM Yamin menegaskan, penyampaian LPJ sudah menjadi kewajiban pihak Pemko dalam penggunaan dana APBD tahun 2020.

“Penyampaian LPJ sebagai tanggung jawab eksekutif, dan menjadi tugas legislatif untuk mengawasi penggunaan dana APBD,” tegas Yamin.

Pihak DRPD lanjutnya, akan mempelajari terlebih dulu apa yang telah disampaikan Pj Walikota terkait satu buah raperda untuk bisa dijadikan perda.

“Kami akan lakukan pembahasan dan mempelajarinya dulu bersama kawan kawan di DPRD,” pungkasnya.

(Aplikasi Kalselpos.com)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.