Marabahan, kalselpos.com – Sebagai komitmen dalam upaya percepatan penurunan stunting (anak kerdil), Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) menggelar rembuk bersama di Gedung Serba Guna Marabahan, Rabu (09/06/2021).
Acara bertajuk Rembuk Stunting ini melibatkan semua komponen seperti pihak DPRD Batola, pihak Bappeda dan Dinkes Provinsi Kalsel, Kemenag dan BPS, serta seluruh SKPD terkait, para Camat, Kades lokus stunting, organisasi wanita, ormas, dan unsur swasta.
Acara yang juga dihadiri Ketua DPRD Saleh, Dandim 1005 Marabahan Letkol Arm Arie Priyudono, Wakapolres Batola Kompol Suharso, dan Sekdakab Batola H Zulkipli Yadi Noor ini dibuka Bupati Batola Hj Noormiliyani AS.
Rembuk Stunting ini juga berisi diskusi bersama dalam rangka merumuskan dan mendapatkan masukan terkait upaya percepatan penurunan angka stunting di Batola.
Sebagai bentuk komitmen bersama, di sela acara dilaksanakan penandatangan berita acara bersama mulai dari Bupati, Ketua DPRD, Dandim, Kapolres, dan Sekda.
Selain itu juga dilaksanakan deklarasi kesepakatan bersama terhadap rencana konvergensi pencegahan dan penanggulangan stunting yang ditandai pembubuhan tanda tangan bersama.
“Sebagai komitmen percepatan penurunan stunting di Batola saya selaku bupati bersama Kepala Sekretariat Wakil Presiden telah membuat pernyataan yang disertai pembubuhan tanda tangan di Jakarta 17 September 2020 lalu,” ujar Bupati Batola Hj Noormiliyani AS.
Noormiliyani menyatakan, dalam upaya percepatan penurunan stunting, Batola telah menetapkan program prioritas Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil dan Anak Balita atau disingkat Permata Bunda.
Program yang melibatkan pemerintahan desa, dinas instansi terkait, dan semua kader ini, sebutnya, merupakan intervensi gizi spesifik dengan memberikan makanan tambahan kepada ibu hamil dan balita secara langsung yang diatur dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 96 Tahun 2020.
Intervensi gizi spesifik yang dilakukan, terang Noormiliyani, tak hanya terbatas pada pemberian makanan bumil dan balita namun juga melalui program-program bidang kesehatan yang merupakan kegiatan rutin pelayanan dasar bidang kesehatan bagi masyarakat seperti pemberian tablet tambahan darah, imunisasi, pemberian ASI eksklusif, PHBS, dan lainnya.
Sedangkan jangka panjang, lanjutnya, melalui program ketahanan pangan, pembangunan tempat tinggal layak, akses sanitasi dan air bersih, bantuan sosial dan jaminan kesehatan, serta program pemulihan ekonomi melalui program padat karya yang dikolaborasikan dengan program bedah kampung terintegrasi.
Di samping itu, tambah mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini, untuk mendapatkan program kegiatan di lokus wilayah Batola, Pemkab juga melakukan koordinasi dengan pemprov dan pusat yang salah satu realisasinya melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalsel Kemen PUPR berupa program penyediaan sarana prasarana sanitasi, peningkatan pemahaman sanitasi dan PHBS serta penciptaan lapangan kerja.
Di kesempatan rembuk stunting, Sekretaris Daerah H Zulkipli Yadi Noor di hadapan peserta dan undangan menyampaikan paparan konvergensi pencegahan stunting.
Di antaranya terkait kebijakan Pemkab Batola dalam upaya penurunan stunting, regulasi, Visi Misi Pemkab Batola 2017-2022, prioritas pembangunan dan prioritas upaya mendukung penurunan stunting.
Selain itu juga disampaikan tentang kebijakan, strategi dan arah kebijakan, komitmen, program inovasi, program permata bunda, sasaran, pelaksana kegiatan, penerima manfaat program permata bunda, bedah kampung terintegrasi dan lainnya.
