Banjarmasin, kalselpos.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mattalitti melakukan kunjungan kerja di Kalimantan Selatan pada Senin (24/5).
Sejumlah agenda dilakukan La Nyalla dan rombongan DPD RI, selama sehari penuh. Diantaranya dengan memberikan kuliah umum di kampus STIE Indonesia Banjarmasin, pada Senin (24/5).
Tema yang diangkat La Nyalla adalah soal Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkeadilan.
Turut hadir pada kuliah umum ini, Pj Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA, akademisi STIE Indonesia Banjarmasin, dan juga beberapa mahasiswa.
Seluruh tamu dan undangan kuliah umum ini, dipastikan harus melewati rapid antigen, sebelum mengikuti acara, yang berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam tersebut. Hal ini untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan ketat, selama masa pandemi Covid-19 masih berlangsung.
Menurut anggota DPD RI asal Kalimantan Selatan Gusti Farid Hasan Aman, tema yang diangkat Ketua DPD RI pada kuliah umum di salah satu kampus di Banjarmasin, sangat bersesuaian dengan kondisi Kalsel saat ini. Dimana perekonomiannya masih ditopang sektor pertambangan.
“Melalui materi ini, ketua ingin mengingatkan bahwa pertambangan bukanlah sektor yang dapat diandalkan seterusnya untuk memberikan PAD bagi Kalsel. Namun untuk saat ini, pertambangan masih menjadi primadona, sehingga diperlukan pengelolaan yang berkeadilan. Tentunya agar dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, namun dari sisi lingkungan juga tetap harus terjaga,” paparnya kepada wartawan.
Sementara itu, dalam sambutannya sebelum kuliah umum dilaksanakan, Pj Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA, sangat mendukung adanya pengelolaan yang berkeadilan pada sektor pertambangan, terutama batubara yang menjadi andalan ekspor Kalimantan Selatan.
“Dimasa pandemi ini, sektor batubara menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang tidak terkena imbas. Karenanya sektor ini menjadi salah satu instrumen yang mampu diarahkan, untuk pemulihan ekonomi. Namun begitu, kami menyadari bahwa sektor pertambangan adalah non renewable resources (sumber daya alam tidak terbarukan), dan dipastikan suatu hari nanti akan habis. Oleh karena itu, pengelolaan sektor pertambangan ini harus berada di titik equilibrium, titik keseimbangan. Dimana antara kebutuhan ekonomi, berjalan seimbang dengan perangkat peraturan, khususnya di bidang lingkungan,” paparnya.(Aplikasi Kalselpos.com)
