Pemkab Tanbu ikuti Rakor Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

  • Whatsapp
Jajaran Pemkab Tanbu saat mengikuti Rakor Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang digelar KPK RI secara virtual.(ist)

Batulicin, kalselpos.com – Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI secara virtual diikuti Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Selatan (Kalsel).

Jajaran Pemkab Tanah Bumbu (Tanbu) mengikuti agenda tersebut melalui Digital Live Room di Kantor Bupati Tanah Bumbu (Tanbu), pada hari Senin (19/04/2021) kemarin.

Bacaan Lainnya

Rakor yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Kalsel itu dihadiri oleh Pj Gubernur Safrizal ZA. Kemudian dihadiri juga oleh Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas PUPR, Kepala BKD, Inspektorat dan pejabat penting lainnya.

Dari rakor diketahui, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Menurut Direktur Koordinasi dan Supervisi III KPK RI Bahtiar Ujang Purnama, Direktorat III Koordinasi dan Supervisi KPK RI terdiri dari 4 Satuan Tugas (Satgas) yaitu 2 Satgas Penindakan dan 2 Satgas Pencegahan.

Adapun Satgas Penindakan Wilayah 1 yaitu Jawa Tengah, DIY, Kalimantan Selatan. Lalu Satgas Penindakan Wilayah 2 yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jawa Timur.

Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA, dalam sambutannya sangat mengapresiasi kegiatan itu karena penting sekali dalam interaksi mengenai pencegahan korupsi.

Karena dengan literasi yang baik, tujuan yang baik maka kita mengetahui mana Do mana Don’t atau mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dan penting sekali pemahaman ini.

“Kalau kita mengetahui maka kita bisa akan memberitahukan juga kepada orang lain, bahkan karena ini adalah para pemimpin eksekutif maka dilingkungannyalah tindakan itu lebih utama dilaksanakan,” terangnya.

Diharapkannya, melalui Rakor ini secara bersama sama bulatkan tekad tentang kesadaran dan kemauan untuk melangkah lebih maju lagi. Tentunya dalam rangka melakukan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan bisa dilaksanakan lebih baik lagi.

“Secara nasional negara kita dikategorikan masih belum cukup baik, usaha ini akan dilakukan terus menerus bersama-sama tinggal Pemerintah Provinsi bersama Kabupaten Kota terus melakukan upaya-upaya untuk mencegah dampak buruk terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara akibat dampak buruk dari korupsi yang terjadi,” terangnya.

Selain itu korupsi juga menyebabkan iklim investasi menjadi tidak sehat, karena negara-negara maju sangat terganggu dengan adanya pola-pola investasi yang tidak sehat.

“Oleh karena itu kepada Kepala Daerah untuk mengawasi proses perencanaan, sehingga sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah,” tukasnya.

kalselpos.com: Berita Terkini Kabar Terbaru Hari ini

Download aplikasi kalselpos.com  di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.