8 IUP OP di Tanbu diduga tak Penuhi Prosedur

  • Whatsapp
Rahmat Prapto Udoyo

Batulicin,kalselpos.com – Dari 20 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) yang dianggap tidak memenuhi prosedur, sebagaimana surat pihak Bareskrim Mabes Polri ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalsel, ternyata delapan di antaranya diterbitkan di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu).
Sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tanbu, Rahmat Prapto Udoyo, kepada kalselpos.com, Kamis (1/4/21) kemarin, di Batulicin, jika pihaknya sempat dimintai keterangan terkait surat Bareskrim Mabes Polri Nomor B/662/ll/2021/Ditpidum, tertanggal 11 Maret 2021 yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kalsel perihal informasi beberapa data legalitas IUP OP, khususnya yang ada di wilayahnya.
“Ya, saya dimintai keterangan oleh pihak Bareskrim Mabes Polri bersama Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Tanbu, pada 25 Maret 2021 lalu, di Mapolda Kalsel, berkenaan proses penyelidikan enam fotocopy dokumen tentang keputusan bupati terkait persetujuan peningkatan IUP yang berada di kabupaten ini,” jelasnya.
Dan, dari enam fotocopy dokumen tersebut, ada sebanyak delapan perusahaan yang diduga mendapatkan izin dengan tidak memenuhi prosedur.
Pertama, rincinya, terkait izin tentang persetujuan pelimpahan IUP OP PT Deky Kreasi Mandiri Nomor 18845/51125/Distamben 2014 tentang persetujuan peningkatan eksplorasi menjadi IUP OP (TB 10 PEBPR 21).
Kedua tentang persetujuan pelimpahan IUP OP PT Usaha Baratama Jesindo Nomor 188.45/50821/ Distamben/2014 tentang persetujuan pertama IUP OP batubara (TB 08 DESPR 129).
Ketiga tentang persetujuan IUP OP pertambangan produksi batubara kepada PT Setiadi Perdana Putra (TB 10 PEPBR 25). Ke empat persetujuan pelimpahan IUP OP PT Citra Budi Binamakmur Nomor 188.45/84021/Distamben/2014 tentang persetujuan perpanjangan pertama IUP OP PT Citrabudi Binamakmur (TB 04 JULPR 53) kepada CV Titian Utama (TB 04 JULPR 53).
Kemudian, ke lima tentang persetujuan dan peningkatan dan pelimpahan ijin usaha pertambangan eksplorasi CV Bintang Mulia Bara Nomor 545/10-IUP.EKS/DPE/2011 tentang IUP OP kepada PT Selagai.
Ke enam tentang persetujuan pelimpahan IUP OP Batubara PT Intisari Bumi Sindereng kepada CV Selagai Jaya (TB 10 PEBPR 22). Ke tujuh tentang persetujuan pelimpahan IUP OP eksplorasi batubara PT Batubara Andalan Sebamban kepada CV Selagai Jaya (TB 10 PEBPR 22). “Dan yang terakhir tentang persetujuan perpanjangan IUP OP pertambangan batubara kepada CV Visag Mandiri Prima (TB O6 NOPPR 12),” beber Rahmat Prapto Udoyo.
Pastinya,ke delapan 8 IUP OP tersebut tidak ada catatan, baik dari izin AMDAL atau lingkungan, tegasnya.
Terpisah, Kabag Hukum Pemkab Tanbu, Irwansyah menambahkan, ke delapan IUP OP tersebut, tidak satu pun ada di dalam kearsipan pihaknya.

Kemudian untuk SK penomoran yang dikeluarkan Pemkab Tanbu, tiap tahunnya hanya sekitar 700 lebih saja, tidak pernah sampai pada angka 8.000, tegasnya.

Bacaan Lainnya

kalselpos.com: Berita Terkini Kabar Terbaru Hari ini

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis : kristiawan
Editor : s.a lingga