Bupati sampaikan LKPj tahun 2020 ke DPRD

  • Whatsapp
Bupati Batola, Hj Noormiliyani melalui Wabup sampaikan LKPj tahun 2020 ke DPRD dalam rapat paripurna.

Marabahan, kalselpos.com – DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah Batola tahun anggaran 2020, (30/03/2021).

Bacaan Lainnya

Melalui Wakil Bupati H Rahmadian Noor, Bupati Batola dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD M Agung Purnomo dan Hj Arfah saat menyampaikan nota penjelasan LKPj secara sistematis terkait hasil-hasil tahun 2020 secara global maupun hasil-hasil kinerja yang disajikan secara singkat, per sasaran pembangunan strategis sebagaimana diproyeksikan dalam KUA dan PPAS.

Disampaikan, pelaksanaan APBD tahun 2020 berlangsung dinamis yang menunjukan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan seiring dengan tingkat perkembangan dinamika di masyarakat dan kebijakan makro nasional serta kondisi kemampuan keuangan daerah.

Hanya saja, sebagaimana daerah lainnya pada tahun 2020 Batola dihadapkan pada situasi yang sulit, yakni pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih belum berakhir yang berpengaruh pula terhadap kondisi kemampuan keuangan yang cenderung menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan struktur APBD Batola TA 2020, ungkap bupati, dari sisi penerimaan menunjukkan target pendapatan daerah Rp1.345.408.162.958, sedangkan realisasi yang dicapai Rp1.216.830.063.279,21 (90,44 persen).

Bupati menjelaskan, realisasi penerimaan pendapatan daerah ini terdapat beberapa komponen diantaranya realisasi pendapatan asli daerah Rp74.329.113.456,21 dari target Rp60.557.580.739 (122,74 persen), realisasi dana perimbangan Rp949.637.060.600 dari target Rp931.896.976.530 (101,90 persen).

Sementara realisasi lain-lain pendapatan yang sah hanya Rp192.863.889.223 (57,19 persen) yang menyebabkan realisasi pendapatan tidak mencapai dari target yang telah ditetapkan.

Meski demikian, sebut bupati, secara prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan cukup optimal.

Untuk mencapai efektivitas finansial dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam implementasi anggaran belanja, selalu berusaha mendasarkan kepada output dari berbagai mekanisme dan tahapan perencanaan berupa penjaringan aspirasi masyarakat, penentuan arah dan kebijakan umum APBD, serta penentuan strategi dan prioritas APBD.

Rapat paripurna juga dihadiri para anggota DPRD, seluruh anggota forkopimda, Pj Sekda H Abdul Manaf, para pejabat eselon II, III, tokoh agama, dan tokoh masyarakat ini bupati juga menguraikan hasil pembangunan.

Ia menyatakan, berkat kebersamaan dan sinergi dengan semua pihak, kebijakan pembangunan yang dilaksanakan dinilai telah memberi manfaat bagi masyarakat yang diindikasikan dari diterimanya beberapa penghargaan, diantaranya penghargaan Manggala Karya Kencana dari BKKBN, Top Pembina BUMD Nasional, Penghargaan Stok Pangan dari Menteri Pertanian, Anugerah Dwija Praja Nugraha dari PGRI, dan penghargaan Opini WTP 5 tahun berturut-turut.

Di kesempatan penyampaian LKPj bupati juga menjelaskan capaian kinerja setiap sasaran pembangunan strategis yang merefleksikan seluruh bidang pembangunan baik yang bersifat wajib maupun pilihan mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan berkualitas, peningkatan infrastruktur daerah, perumahan dan permukiman sehat, penanggulangan kemiskinan, peningkatan perekonomian masyarakat, serta birokrasi pemerintahan.

“Dari hasil identifikasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa proses pembangunan berkelanjutan tetap bertumpu pada nilai strategi perencanaan pembangunan dan perencanaan anggaran yang insya Allah mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia,” katanya.

kalselpos.com: Berita Terkini Kabar Terbaru Hari ini

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis : muliadi/relhum
Editor : muliadi