Sejumlah Kades di Kotabaru keluhkan keterlambatan Tunjangan dan Dana APBDes 2021

  • Whatsapp
M Ansor

KOTABARU, kalselpos.com – Pencairan dana APBDes tahun 2021 yang dinilai lambat, dikeluhkan sejumlah kepala desa di Kabupaten Kotabaru.

Beberapa kepala desa yang diwawancarai kalselpos.com, menyampaikan keluh kesahnya.

Bacaan Lainnya

“Tunjangan utamakan. Kalau masalah Dana Desa? Ini tunjangan ini yang kami perlukan,” ujar Kepala Desa Kulipak, Jali Rahman, Minggu (28/3/ 2021).

Katanya juga, hampir semua kepala desa mengeluhkan pencairan APBDes 2021. Hingga sekarang, persoalan tersebut belum menemui titik terangnya.

“Memang ada beberapa desa yang sudah pencairan, itu pun tidak semua, salah satunya Desa Semayap dan Tanjung Selayar, itu pun masih banyak lagi yang belum pencairan. Untuk tahun ini Dana Desa, APBDes bahkan yang BLT sudah jalan hampir 4 bulan belum ada pencairan,” katanya.

Selain itu, Jali juga mengeluhkan adanya pemotongan anggaran operasional sebesar 20 persen. Menurutnya, hal tersebut membuat lambatnya pencairan dana APBDes.

“Begitu keluar, 20 persen pemangkasan dirubah yang Rp400 juta tadi menjadi kacau karena dirubah. Yang ini dikurangi, yang itu dikurangi, nah itu yang membuat lambat,” ujarnya.

Senada dengan Jali, Kepala Desa Gunung Ulin, Badriansyah juga mengeluhkan hal tersebut. Menurutnya, dokumen APBDes yang sudah selesai ia buat ternyata ada perubahan.

“Dokumen APBDes sudah selesai kami buat, belum lagi masuk ternyata ada lagi perubahan, dirubah lagi, dan rubah lagi,” kata Badri.

“Kemudian setelah itu kita buat lagi, ternyata ada lagi intruksi 8% katanya dari dana pagu, Dana Desa khusus pengendalian penyebaran Covid-19. Dan bukan itu saja, ada sosialisasi, pembuatan ruang isolasi, kemudian juga penyemprotan, nah itulah kendala kami Dana Desa sampai saat ini tidak ada beresnya,” lanjutnya.

Terkait permasalahan itu, Badri pun berharap agar dinas terkait dapat memberikan solusi yang terbaik.

“Kita kan melaksanakan, apalagi masalah keuangan kan kita selalu menaati peraturan forum di atas, kalau kita ada salah dalam aturan walaupun kita sudah merealisasikan bisa terjerat hukum,” tutupnya.

Disisi lain, Kepala Bidang Bina Pembangunan Desa DPMD Kotabaru, M Ansor menegaskan, kepala desa mesti mengajukan APBDes. Artinya, semakin cepat menyelesaikan APBDes semakin cepat pula pencairan.

“Intinya sekarang itu kembali ke desa. Semakin cepat melakukan proses penetapan APBDes, insya Allah pasti cair,” kata M Ansor, Senin (29/3/2021).

Dijelaskan Ansor, sesuai dengan Perbup Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kotabaru, evaluasi ABPDes ada di kecamatan.

“Sampai sekarang, itu masih ada desa-desa yang sudah dievaluasi, tapi hasilnya belum sesuai arahan Permendes,” pungkasnya.

kalselpos.com: Berita Terkini Kabar Terbaru Hari ini

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis: Ardiansyah
Editor: Aspihan Zain