Penyandang Disabilitas Kalsel konfirmasi Pelayanan dan keterbukaan Informasi bagi Anggotanya

  • Whatsapp
[]istimewa KUNJUNGAN PENYANDANG DISABILITAS - Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kalsel, sat berkunjung ke Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Kalsel, di Banjarbaru.

Banjarmasin,kalselpos.com – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kalsel, Senin (15/3/21) kemarin, berkunjung ke Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi setempat, di Banjarbaru.

Kunjungan silaturahmi dan sharing tentang keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalsel, khususnya terkait pelayanan informasi publik bagi penyandang disabilitas.

Bacaan Lainnya

Muhammad Ashari, selaku juru bicara sekaligus ketua PPDI Kalsel, saat diskusi menyampaikan, jika organisasi penyandang disabilitas terdiri dari beberapa organisasi.

Seperti, PPDI yang dipimpinnya, kemudian Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Gerakan untuk Kesejahtaraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN), Persatuan Tunarungu Indonesia (PERTUNI) serta Pusat Pemilihan Umum Akses penyandang disabilitas (PPUA).

Selain membahas tentang kemudahan akses penyandang disabilitas dalam memperoleh akses terhadap informasi publik, Ansyari juga meminta saran dan masukan terkait rencana pembentukan Komisi Disabilitas Daerah, agar dapat segera terealisasi di Banua.

Ansyari mengungkapkan, saat ini para penyandang disabilitas memiliki Perda Nomor 4 Tahun 2019 Kalsel tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

“Tetapi Perda ini belum mempunyai Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengatur hal-hal yang lebih rinci, terkait kepentingan disabilitas yang tertuang dalam Perda tersebut,” ungkap Muhammad Ashari.

Sementara, Mahyuni selaku ketua pembina PPDI Kalsel yang juga mantan Ketua Bawaslu, ini mengaku penyandang disabilitas di Banua masih kurang terpenuhi hak dalam mendapatkan perkerjaan.

Karenanya, dia berharap ada kuota tertentu yang dijatahkan, khusus bagi penyandang disabilitas.

Sedang, Tamliha Harun selaku tuan rumah dan juga Ketua Komisi Informasi Publik Kalsel menyatakan, pelayanan untuk mendapatkan informasi harus disetarakan kepada semua orang, di mana tidak ada pembatasan bagi siapapun dalam memperoleh informasi.

Karenanya, pemerintah harus menyediakan kemudahan-kemudahn bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi yang dimaksudkan.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

[]penulis/editor : s.a lingga

Kebijakan Redaksi kalselpos.com
Redaksi berhak menghapus dan atau menutup komentar yang dinilai tidak etis.
Penulis Komentar tidak etis bertanggung jawab penuh atas akibat hukum yang ditimbulkannya