Pemegang IPPKH di Kalsel masih ada yang “Bandel”

  • Whatsapp
Fatimatuzzahra, Plt Kadishut Provinsi Kalsel.(Anas Aliando)

Banjarmasin,kalselpos.com– Dari 41 pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Kalsel, tidak semuanya melaksanakan kewajiban untuk merehab Daerah Aliran Sungai (DAS).

Hal itu diungkapkan Plt Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Fatimatuzzahra kepada wartawan di sela-sela  mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Alue Dohong di Desa Sungai Landas Kabupaten Banjar, Kamis (11/3/2021) siang.

Bacaan Lainnya

“Dari kewajiban 41 IPPKH dengan luas 65 ribu hektar, yang  terialisasi baru 29 ribu hektar. Tidak semua dari 41 itu tertib melaksanakan kewajibannya sesuai yang diamanahkan dalam izin pinjam kawasan, ada yang bandel dan bandel banget,” ujarnya.

Fatimatuzzahra berharap, dengan kedatangan Wamen LHK, Pemegang IPPKH yang belum melaksanakan kewajibannya untuk bisa diberikan teguran atau diberikan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku agar mereka bisa melaksanakan.

“Melakukan rehabilitasi DAS  itu sudah kewajiban Pemegang IPPKH.  Mereka juga bisa ikut membangun kehutanan dalam hal peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kalsel,” terangnya.

Selain mengadu soal pemegang IPPKH yang masih bandel, Fatimatuzzahra kepada Wamen LHK juga menyampaikan perkembangan Tahura Sultan Adam dengan segala potensinya baik yang ada di Mandiangin maupun di  Sungai Luar.

“Tahura Sultan Adam akan  kami kembangkan lagi sebagai bentuk destinasi wisata unggulan di Kalsel. Orang bisa melihat keseriusan kita dalam program revolusi hijau. Yang kedua bagaimana kita bisa memperketat pelaksanaan penanaman yang memang kewajiban izin pinjam kawasan hutan,” tandasnya.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis: Anas Aliando
Editor: Bambang CE

Kebijakan Redaksi kalselpos.com
Redaksi berhak menghapus dan atau menutup komentar yang dinilai tidak etis.
Penulis Komentar tidak etis bertanggung jawab penuh atas akibat hukum yang ditimbulkannya