6 Eselon 1 di KLHK akan berkontribusi penanganan pascabanjir di Kalsel

  • Whatsapp
Wamen LHK, Alue Dohong (kanan) didampingi Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA dalam acara rapat koordinasi di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Rabu siang.(ist)

Banjarbaru, kalselpos.com – Pemerintah melalui kementerian terkait bergerak cepat untuk melakukan langkah pembangunan infrastruktur dan perbaikan lingkungan akibat bencana banjir di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen LHK), Alue Dohong, saat rapat koordinasi dengan Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu 10 Maret 2021 menuturkan, pihaknya telah merencanakan bantuan pascabanjir untuk Kalsel.

Bacaan Lainnya

Alue Dohong melanjutkan, berdasarkan  data Kementerian LHK, ada  enam Eselon 1 terkait di KLHK yang harus berkontribusi pada penanganan pascabanjir di Kalsel.

Enam Eselon 1 yang disebutkan meliputi Dirjen PDASHL, Dirjen PTKL, Dirjen PPKL, Dirjen Penegakan Hukum, Dirjen PSKL, serta Dirjen PSLB3.

“Dari lingkup KLHK untuk tahun ini ada anggaran kurang lebih 75 miliar yang bisa dilaksanakan di Kalsel,” ujarnya.

Estimasi nilai bantuan sebesar 75 miliar diimplementasikan melalui masing-masing dirjen terkait.

Dirjen PDASHL sebanyak Rp 36 miliar; Dirjen PTKL 3.4 miliar; Dirjen PPKL 1.5 miliar; Dirjen Penegakan Hukum 1.8 miliar; Dirjen PSKL 3.08 miliar; dan Dirjen Pengelolaan Sampah sebesar Rp 36.7 miliar dengan fokus penanganan di  Banjarmasin, Banjarbaru, Tapin, dan Kabupaten Barito Kuala.

“Itu jangka pendek yang akan kita lakukan di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Wamen LHK.

Untuk upaya penanganan pascabanjir, Alue Dohong menjabarkan lima aspek yang hendak diterapkan.

“Pertama, regulasi termasuk tata ruang. Kedua, teknis atau engineering, termasuk bendungan dan Konservasi tanah dan air. Ketiga, vegetatif, artinya kita harus melakukan penanaman di daerah kritis.”

Sisanya adalah penegakan hukum dan aspek sosial. Menurutnya, edukasi, komunikasi, dan sosialisasi itu sangat penting.

“Aspek-aspek tadi kita detailkan kegiatannya, anggarannya, sampai jangka waktu. Makanya, ada jangka pendek,  menengah, jangka panjang,” terangnya.

Sementara itu Pj. Gubernur Kalsel, Safrizal ZA dalam laporannya mengatakan,  faktor anomali cuaca berperan besar dalam memicu bencana banjir di Kalsel.

“Dari hulu hujan deras, dengan debit air mencapai 340 mm. Disusul pula kenaikan air laut di wilayah hilir,” ucapnya.

Safrizal merincikan kerusakan infrastruktur di Kalsel terdata  128 jembatan rusak, beberapa jembatan dan jalan strategis putus serta sarana infrastruktur lainnya.

Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan hingga berdampak pada inflasi di beberapa tempat.

Mengenai pemulihan lingkungan pascabanjir, Safrizal menyebut perlu adanya program jangka panjang.

Namun, jika memungkinkan, program jangka panjang diupayakan menjadi menengah dan pendek.

“Perlu konsentrasi beberapa anggaran sekaligus untuk dilakukan secara paralel,” ujarnya.

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri ini juga menyampaikan harapan  untuk meminimalisasi bencana banjir ke depannya.

Selain soal regulasi, perlu adanya dukungan pembuatan bendungan.

“Beberapa minta bendungan, termasuk di Balangan. Kami terus memperjuangkannya. Mohon dukungan Pak Wamen LHK. Mohon juga dukungan terkait bendungan Riam Kiwa dan Pancur Hanau,” ucapnya.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis: Anas Aliando
Editor: Bambang CE

Kebijakan Redaksi kalselpos.com
Redaksi berhak menghapus dan atau menutup komentar yang dinilai tidak etis.
Penulis Komentar tidak etis bertanggung jawab penuh atas akibat hukum yang ditimbulkannya