Pj Gubernur Kalsel buka Pencanangan Vaksinasi Covid-19 Tahap II

  • Whatsapp
Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA menyaksikan proses vaksinasi tahap II di Mahligai Pancasila Banjarmasin.(Anas Aliando)

Banjarmasin,kalselpos.com – Pj Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Dr Safrizal ZA MS secara simbolis membuka pencanangan vaksinasi Covid-19 tahap II di Provinsi Kalsel, Rabu (3/3).

Bertempat di Mahligai Pancasila Banjarmasin vaksinasi diberikan kepada unsur masyarakat lanjut usia (lansia), anggota TNI dan Polri, guru, wartawan, perwakilan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang berjumlah sekitar 500 orang.

Bacaan Lainnya

Safrizal meminta masyarakat tidak terhasut berita hoaks yang menyebut  vaksin membahayakan.

Ia menilai tindakan orang-orang penyebar hoaks tersebut bisa dibilang aksi terorisme, karena bisa mengancam keselamatan Negara jika orang-orang terhasut dan tidak mau divaksin.

“Kalau vaksin gagal negara dalam bahaya. Pak Kapolda bertugas memproses siapa orang yang terlibat,” pintanya.

Vaksinasi Covid  ini mau tidak mau harus dilakukan masyarakat jika tidak ingin terulang sejarah pandemi ini menjadi catatan sejarah buruk karena banyak korban jiwa akibat terpapar.

Pandemi Covid-19, bisa dicegah dengan vaksinasi untuk memberikan kekebalan bagi tubuh melawan virus yang masuk, atau dengan melemah sendirinya virus itu.

“Kenapa harus barataan (semua, red), karena salah satu cara dengan memberikan vaksin yang ditarget 70 persen komunitas memiliki kekebalan  dan vaksinasi dilakukan serentak karena daya imun terbatas,” ujarnya.

Selanjutnya, launching vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat umum akan serentak dilakukan di seluruh kabupaten/kota se-Kalsel. Safrizal menyebut ia akan mengeluarkan surat edaran kepada bupati/wali kota terkait program ini.

“Setelah ini saya akan mengeluarkan surat edaran bupati/wali kota untuk memulai seperti ini. Kelompok vaksin dalam skala besar, agar segera kita habiskan,” katanya.

Bagi masyarakat yang sudah divaksin, diingatkan supaya tetap menjaga protokol kesehatan yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas.

Diketahui, saat ini kalangan anti vaksin sudah banyak menyebarkan teori irasional tentang Covid-19, mulai dari vaksin berisi chip yang digunakan untuk spionase, masalah komposisi berbahaya, hingga menyangkut halal-haram zat penyusunnya.

Kapolda Kalsel mengatakan, kampanye di media sosial ini merupakan gerakan terselubung dari orang yang tidak bertanggungjawab dan ingin menggagalkan program vaksinasi oleh Pemerintah.

“seolah-olah ada masalah dengan vaksin, (padahal, red) tidak ada,” tegasnya.

Sementara, tokoh agama di Kalsel, KH Hafiz Anshari yang mendapat vaksin saat itu, menegaskan tidak ada masalah dengan vaksin yang disuntikan itu. Bahkan ia menyerukan kepada masyarakat supaya melakukannya demi kebaikan bersama.

Melakukan vaksin itu ujarnya, merupakan ibadah, karena sebagai ikhtiar  menghindari suatu penyakit yang terjadi di suatu wilayah.

“Tidak usah ditakutkan, vaksin ini suci dan halal,” tegasnya

Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, M Muslim menambahkan vaksinasi tahap kedua terutama pada termin satu sebanyak 174.574 penerima dosis dengan sasaran 52,4 persen lansia dan 47,6 persen petugas pelayanan publik.

“Jadi Kalsel mendapatkan Vaksinasi tahap kedua Kalsel sebesar 69 ribu atau 39 ribu tahap pertama ini,” kata Muslim.

Menurutnya vaksinasi bagi lansia dan pelayanan publik tahap pertama untuk 4 wilayah prioritas yaitu Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Banjarmasin dan Banjarbaru.

“Jadi Banjarmasin adalah target terbesar, karena penduduknya banyak dan angka kasusnya tertinggi dan peluncuran vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat umum juga akan serentak dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalsel nantinya,” pungkasnya.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis: Anas Aliando
Editor: Bambang CE

Kebijakan Redaksi kalselpos.com
Redaksi berhak menghapus dan atau menutup komentar yang dinilai tidak etis.
Penulis Komentar tidak etis bertanggung jawab penuh atas akibat hukum yang ditimbulkannya