Forpeban Kalsel apresiasi Presiden cabut izin investasi Miras

  • Whatsapp
Ketua Forpeban Kalsel, Din Jaya (kanan) bersama Habib Ali Zainal Al Kaff (dua dari kiri) di majlis ta'lim Nur Arina Banjarmasin, Selasa malam.(Anas Aliando)

Banjarmasin,kalselpos.com – Salah satu tokoh masyarakat Kalsel yang juga Ketua LSM Forum Rakyat Peduli Bangsa dan Negara (Forpeban) Kalsel, Din Jaya
mengapresiasi Presiden RI Joko Widodo yang telah membatalkan Lampiran III Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya mengatur izin investasi minuman keras (miras).

“Presiden telah merespons secara bijak aspirasi yang hidup di tengah masyarakat mengenai pandangan yang disampaikan oleh MUI, NU, Muhammadiyah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan berbagai elemen masyarakat dengan ‘statement’ dan ‘policy’ yang diambil oleh Presiden melalui pencabutan lampiran yang terkait dengan izin investasi minuman keras,” ujar Din Jaya usai kegiatan pengajian  majelis ta’lim Nur Arina di Jalan Kelayan A Gang Cendrawasih Banjarmasin Selatan, Selasa (2/3/2021) malam.

Bacaan Lainnya

Pengajian kali ini menghadirkan penceramah, Habib Ali Zainal Al Kaff dihadiri ratusan jamaah dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat.

Menurut Din Jaya, pembatalan peraturan yang mengatur izin investasi miras itu merupakan keseriusan pemerintah dalam mendengar aspirasi masyarakat dan juga bersama-sama berkomitmen meneguhkan kemaslahatan bangsa.

Din Jaya yang juga Ketua Majelis Ta’lim Nur Arina Banjarmasin itu berharap momentum ini dapat dijadikan kajian terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan destruksi di tengah masyarakat.

“Termasuk di dalamnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan adanya peredaran produksi dan penyalahgunaan miras di tengah masyarakat baik yang tersirat maupun tersurat,” ucapnya.

Ia menyarankan agar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan pemerintah melibatkan kekuatan “civil society” sebagai bagian dari tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan.

“Kita menghargai dan menghormati presiden telah menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Kedepan sebelum mengeluarkan Perpres berundinglah dulu dengan DPR misalnya. Perpres ini melukai ummat Islam, Alhamdulillah sudah dicabut,” cetusnya.

Seperti yang telah diberikan kalselpos.com sebelumnya, Presiden hari ini, Selasa 2 Maret 2021 mencabut butir-butir lampiran pada Peraturan Presiden Nomor 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur soal investasi di bidang industri miras.

“Bersama ini saya sampaikan saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Presiden Jokowi dalam kanal Youtube Sekretariat Presiden yang dilihat di Jakarta, Selasa.

Perpres Nomor 10/2021 itu terbit pada 2 Februari 2021 sebagai peraturan turunan UU Cipta Kerja.

Perpres Nomor 10/2021 itu memang tidak mengatur khusus miras melainkan soal penanaman modal.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis: Anas Aliando
Editor: Bambang CE

Kebijakan Redaksi kalselpos.com
Redaksi berhak menghapus dan atau menutup komentar yang dinilai tidak etis.
Penulis Komentar tidak etis bertanggung jawab penuh atas akibat hukum yang ditimbulkannya