Sosialisasi UU Pemilu di HST berikan pemahaman Politik kepada Masyarakat

  • Whatsapp
Anggota DPRD Provinsi Kalsel, H. Gusti Rosyadi Elmi saat sosialisasi UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Perda No.14 Tahun 2014 di HST. (ist)

Banjarmasin,kalselpos.com – Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Gusti Rosyadi Elmi, Lc mengedukasi sekaligus mensosialisasikan kepada segenap elemen masyarakat terkait dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu beserta Perda No.14 Tahun 2014 tentang Dana Cadangan Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dengan mengambil tempat di salah satu aula Pemkab Hulu Sungai Tengah (HST).

“Sosialiasi ini diharapkan mampu memberikan pembelajaran politik guna pemilu yang demokratis, berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang amanah dan bijaksana,” kata Rosyadi kepada kalselpos.com, Jumat (26/02).

Bacaan Lainnya

Rosyadi mengungkapkan, sejauh ini penyebarluasan terkait kedua aturan ini penting disosialisasikan secara intens agar masyarakat semakin paham dan mengerti isi maupun poin-poin di dalam aturan tersebut.

Hal krusial yang menjadi penekanan adalah rasa keadilan dengan cakupan yang sama luasnya bagi semua orang yang ingin mencalonkan diri memiliki hak setiap personal (individu).

“Memberi ruang yang sama bagi semua pihak (prinsip persaingan politik yang setara/political equality) untuk berkompetisi secara fair,” terangnya.

Politisi PKS ini juga menjelaskan dinamika persaingan politik yang setara adalah demokrasi yang berkeadilan tanpa “money politik” atau kampanye hitam lainnya.

Serta mengajak masyarakat untuk sadar politik diantaranya menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani dan bersama-sama mengawal jalannya pesta demokrasi yang damai dan jujur.

“Oleh karena itu disinilah pentingnya peran partai politik (parpol) dalam menciptakan Pemilu yang lebih berkualitas,” ujarnya.

Kemudian sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2018 tentang bantuan keuangan kepada parpol maka dalam penggunaan keuangan dan pelaksanaanya juga harus benar.

“Dalam hai ini parpol harus mengikuti juknisnya yaitu sesuai Permendagri Nomor 36 tahun 2018,” harap Rosyadi

Selaku moderat pada kegiatan ini Anggota DPRD Kabupaten HST, Supriadi dan sebagai pembicara Kepala Kesbangpol Kabupaten HST, Noriyono dan praktisi politik HST, Fakih Jarjani.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis: Sidik
Editor: Bambang CE

Kebijakan Redaksi kalselpos.com
Redaksi berhak menghapus dan atau menutup komentar yang dinilai tidak etis.
Penulis Komentar tidak etis bertanggung jawab penuh atas akibat hukum yang ditimbulkannya