DPRD HSS Sepakati Penetapan 4 Perda

  • Whatsapp
PARIPURNA- DPRD Kabupaten HSS rapat paripurna penetapan empat buah raperda ‎menjadi perda.(Kominfo)

Kandangan,,kalselpos.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), menetapkan empat rancangan peraturan daerah (rapreda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna, yang dipimpin Ketua DPRD HSS, Akhmad Fahmi, Rabu (24/2/2021).

Empat perda yang ditetapkan tersebut, yakni ‎pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkoba, pengarusutamaan gender, pencabutan perda no 8 tahun 2018 tentang retribusi pelayanan kesehatan RSUD Daha Sejahtera, dan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten HSS, Syamsuri Arsyad, bersyukur pihaknya bersama-sama DRPD telah menyepakati empat raperda, dimana 3 diantaranya Raperda usulan eksekutif dan 1 Raperda inisiatif DPRD untuk ditetapkan menjadi Perda Kab HSS.

Advertisements

Bacaan Lainnya

Menurut Wabup, hasil kepepakatan penetapan raperda menjadi perda ini, selain menjadi wujud sinergisitas antara eksekutif dan legislatif dalam pembangunan di Kab HSS, juga menunjukkan pola kemitraan yang dibina selama ini telah berlangsung baik.‎

Wabup berharap perda yang telah ditetapkan dapat menjadi landasan hukum, sekaligus pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. “Semoga dapat menciptakan keamanan dan ketertiban serta memberantas penyakit di masyarakat,” ujarnya.

Turut berhadir dalam rapat paripurna penetapan empat raperda menjadi perda tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten HSS, Muhammad Noor, Para Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD serta Pimpinan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK).

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com


Pemulis : Sofan
Editor : Wandi

Kebijakan Redaksi kalselpos.com
Redaksi berhak menghapus dan atau menutup komentar yang dinilai tidak etis.
Penulis Komentar tidak etis bertanggung jawab penuh atas akibat hukum yang ditimbulkannya

Advertisements