Pemda diminta tindaklanjuti PP Nomor 7 Tahun 2021

  • Whatsapp
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, M. Syaripuddin.(ist)

Banjarmasin, kalselpos.com – Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) akhirnya selesai mengundangkan 49 Peraturan Pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Regulasi ini menjadi turunan UU Cipta Kerja dan diharapkan secepatnya bisa memulihkan perekonomian nasional yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Aturan ini juga melengkapi sejumlah peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ditetapkan pemerintah, salah satunya mengenai PP Nomor 7 Tahun 2021.

Advertisements

Bacaan Lainnya

“Kami mengapresiasi dan memberikan atensi positif terkait cipta kerja ini karena aturan tersebut menjadi angin segar bagi pelaku UMKM untuk naik kelas dan berkembang lebih maju,” ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), M. Syaripuddin kepada kalselpos.com, Senin (22/02).

Penyusunan strategi di lapangan menjadi tugas Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya untuk mendorong kualitas serta pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Oleh karena itu sambung politisi PDIP ini
perlunya menindaklanjuti penyesuaian program dan kebijakan yang sudah diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021, seperti program kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan koperasi dengan membuat rencana tahunan.

Dengan pemberlakuan 49 Peraturan ini
menjadi bagian Pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional diantaranya dengan penguatan dan pemberdayaan UMKM.

Langkah kongkrit yang dilakukan Pemerintah yaitu dengan menetapkan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, pemberdayaan koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kemudian aturan teknis PP Nomor 7 Tahun 2021 menjadi harapan baru bagi pelaku UMKM untuk berkembang ditengah lemahnya kondisi perekonomian Indonesia akibat pandemi Covid-19.

“Saya meminta Pemrov Kalsel, melalui perangkat daerah agar bisa malakukan penyesuain mengacu kepada aturan yang lebih tinggi,” harapnya

Pria yang karib disapa Bang Dhin ini juga mengatakan dalam implementasinya melalui peran Pemda menjadi penting agar pelaksanaan di lapangan berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan.

Kemudian pelaksanaan awal menyusun rencana tahunan, perlu dilakukan rapat koordinasi antar perangkat daerah yang menangani urusan perdagangan dan UMKM serta melibatkan elemen masyarakat seperti KADIN dan HIPMI sebagai wadah yang menghimpun pelaku usaha, sehingga dalam penyusunannya dapat terintegrasi dan diperoleh langkah-langkah yang inovatif serta aktual.

Diharapkannya semua aturan yang dibuat pemerintah ini bisa berkontribusi positif dalam pemulihan ekonomi kerakyatan.

“Selebihnya rencana tahunan dapat dikompilasikan ke dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) dan membentuk tim terpadu. Langkah inisiatif ini lebih cepat karena ketetapannya dapat dilakukan melalui SK Kepala Daerah,” tandasnya.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis: Sidik
Editor: Bambang CE

Kebijakan Redaksi kalselpos.com
Redaksi berhak menghapus dan atau menutup komentar yang dinilai tidak etis.
Penulis Komentar tidak etis bertanggung jawab penuh atas akibat hukum yang ditimbulkannya

Advertisements