DPRD Kalsel desak Dinas PUPR segera usulkan Raperda Perubahan RTRW

  • Whatsapp
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin.(ist)

Banjarmasin, ,kalselpos.com – Sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang tentunya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perlu kiranya penyesuaian. Hal ini penting sebagai dasar guna mewujudkan pertimbangan perencanaan pembangunan seiring perkembangan lingkungan menyebabkan ketidakrelevanan RTRW yang ada.

“Di Kalimantan Selatan diperlukan adanya perubahan RTRW dalam rencana struktur ruang, rencana infrastruktur dan rencana pemanfaatan ruang,” ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Syaripuddin kepada kalselpos.com, Minggu (21/02).

Advertisements

Bacaan Lainnya

Syaripuddin mendesak agar Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalsel untuk segera mengusulkan Raperda Perubahan RTRW tersebut dan diusulkan agar secepatnya dibahas di tingkat DPRD apalagi fungsinya jelas sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Raperda perubahan RTRW harus sesegeranya diusulkan agar cepat dibahas oleh DPRD,” terangnya.

Pria yang akrab disapa Bang Dhin ini, berharap perubahan RTRW sejalan dengan perkembangan jaman sebagai arah perwujudan ruang wilayah provinsi yang diinginkan kedepan harus selaras dan sejalan dengan peraturan diatasnya agar terwujud tata ruang wilayah yang berkualitas serta selaras dengan kepentingan negara.

“Koordinasi maupun komunikasi intens dilakukan karena RTRW kita harus serasi dengan pembangunan wilayah disekitar kita dan jangan sampai bertolak belakang terlebih merugikan wilayah tetangga,” pungkasnya.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis: Sidik
Editor: Bambang CE

Kebijakan Redaksi kalselpos.com
Redaksi berhak menghapus dan atau menutup komentar yang dinilai tidak etis.
Penulis Komentar tidak etis bertanggung jawab penuh atas akibat hukum yang ditimbulkannya

Advertisements