Anggota DPRD Kotim pertanyakan Aset Daerah Lahan Ribuan Hektar

  • Whatsapp
M. Abadi anggota DPRD Kotim.(ist)

Sampit, kalselpos.com -Ketua Fraksi PKB DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), M. Abadi SPd
pertanyakan kepada pemerintah daerah terkait lahan seluas 5.369.80 hektare yang berdasarkan dengan Surat Keputusan (SK) pencabutan Nomor 51 Menteri Kehutanan pada tahun 2009 lalu itu.

Dalam hal ini dia juga mempertanyakan kemana lahan yang sebelumnya sudah diputuskan oleh Menteri Kehutanan tentang pencabutan pelepasan kawasan hutan dari kelompok hutan Sungai Mentaya yang mana merupakan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit HPA yang telah ditanami di wilayah Kecamatan Antang Kalang itu.

Bacaan Lainnya

“Kalau kami cermati, sebelumnya sudah dinyatakan sah menjadi milik daerah berdasarkan hasil gugatan di pengadilan,” ungkap Abadi dalam rilis yang dikirim via ponselnya, Rabu ( 17/2).

Ia menduga terjadi pengalihan aset yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam Pasal 2.

(1) Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah;
dan b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak;
c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; atau d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 55
(1) Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 untuk: a. tanah dan/atau bangunan; atau
b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah);
dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

“Saya berharap agar ini bisa diperjelas berkaitan aset ini. Ketika soal ini dikonfirmasi dengan Kabag Hukum Setda Kotim Nino Andrea Y via ponselnya.
Ditegaskannya dia kurang mengetahui hal ini sudah lama, mungkin bagian Ekonomi dan SDA yang mengetahuinya,” bebernya.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis: Ruslan AG
Editor: Bambang CE

Kebijakan Redaksi kalselpos.com
Redaksi berhak menghapus dan atau menutup komentar yang dinilai tidak etis.
Penulis Komentar tidak etis bertanggung jawab penuh atas akibat hukum yang ditimbulkannya