Sekda HSS ikuti Rapat Evaluasi PPKM secara Virtual

  • Whatsapp
RAPAT VIRTUAL-Sekretaris Daerah Kab, HSS Drs H Muhammad Noor MAP secara virtual di Bertempat diruangan Media Center Setda HSS Senin (08/02).(ist)

Kandangan, kalselpos.com– Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali mengadakan Rapat evalusi secara VidCon (Video Conference) guna menekan angka peningkatan kasus covid-19 yang terjadi serta kesiapan melakukan Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) Micro.

Kegiatan ini juga diikuti oleh Sekretaris Daerah Kab, HSS Drs H Muhammad Noor MAP secara virtual di Bertempat diruangan Media Center Setda HSS Senin (08/02).

Bacaan Lainnya

Saat itu Sekda didampingi oleh Kepala Pelaksana Harian BPBD Kab HSS H.Syamsudin. SIP, Kepala Satpol PP dan Damkar Kab. HSS Drs. H. Iwan Friady, M.AP, Kepala Dinas Kesehatan Kab. HSS dr. Hj. Siti Zainab, dan Kepala Bagian Hukum Kab. HSS Fitri.S.H.

Rapat evaluasi dimulai dengan penjabaran terjadinya peningkatan kasus Covid-19 di Kalimantan Selatan oleh Pakar Ahli.

Menurut pakar ahli dalam penjabarannya sore ini tadi mengatakan kasus meningkatnya covid 19 dikalsel dipicu terjadinya musibah banjir di beberapa daerah yang membuat banyak orang berkumpul untuk mengungsi.

Seusai rapat, Sekretaris Daerah Kabupaten HSS Drs. H. Muhammad Noor, MAP menanggapi terkait Inkemdagri PPKM Berbasis Micro. Beliau mengatakan masih menunggu dasar dari Provinsi Kalimantan Selatan, apakah itu Ingub (Intruksi Gubernur) atau apa yang menjadi dasar kita, cuma secara Kriteria Umum Hulu Sungai Selatan tidak termasuk dalam PPKM Berbasis Micro karena masih berada dalam zona di luar inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri).

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis:sopan
Editor:wandi

Kebijakan Redaksi kalselpos.com
Redaksi berhak menghapus dan atau menutup komentar yang dinilai tidak etis.
Penulis Komentar tidak etis bertanggung jawab penuh atas akibat hukum yang ditimbulkannya