Satgas Yanlik Batola Evaluasi Disdukcapil

  • Whatsapp
Satgas Yanlik Batola saat melakukan evaluasi Disdukcapil.(ist)

Marabahan, kalselpos.com – Memasuki tahun pelayanan publik 2021 ini, Satuan Tugas (Satgas) Pelayanan Publik Kabupaten Barito Kuala (Satgas Yanlik Batola) kembali bergerak melakukan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelayanan, Senin (08/02/2021).

Tim disambut Kadisdukcapil H Jakuinuddin beserta jajaran.
Di hadapan rombongan satgas, juga juga diikuti Pj Sekda Abdul Manaf, Kadiskominfo Akhmad Wahyuni, Kepala Inspektorat Ismet Zulfikar, Kepala Bappelitbang Zulkifli Yadi Noor, Asisten Bidang Administrasi Umum M Anthony, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Suyud Sugiono, Kabag Organisasi H Ibadurrahman dan lainnya.

Bacaan Lainnya

Jakuinuddin memaparkan berbagai permasalahan terjadi di Disdukcapil Batola. Di antara permasalahan yang ia ungkapkan mulai terkait kurangnya sumber daya manusia (SDM) hingga keterbatasan sejumlah peralatan.

“Saat ini banyak peralatan yang sudah tidak layak dan harus dilakukan peremajaan, terutama terkait berbagai program baru yang membutuhkan penggunaan teknologi,” ujarnya.

Jakui menyampaikan, program berbasis online bernama “Tarumadokbit” yang dimiliki Disdukcapil Batola masih mengalami keterbatasan. Sehingga pihaknya harus jemput bola melaksanakan pelayanan ke berbagai pelosok desa.
Ketua Satgas Pelayanan Publik Batola, Rahmadian Noor, mengapresiasi upaya maksimal yang dilakukan disdukcapil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk melakukan jemput bola.

Ia mengatakan, mempermudah pelayanan kepada masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan merupakan tanggungjawab bersama termasuk disdukcapil selaku pelayan masyarakat.

Hal demikian ketua tim berharap Discukcapil Batola dapat terbebas dari permasalahan pungutan serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau melakukan perubahan terhadap data kependudukan mereka.

Di kesempatan pertemuan tersebut ketua tim mengapresiasi kerja cepat Disdukcapil Batola dalam melakukan penggantian dokumen kependudukan warga yang rusak dan hilang akibat terdampak banjir.

Salah satu anggota satgas yang juga Kabag Organisasi Setda Batola, Ibadurrahman berpandangan, untuk memudahkan jangkauan masyarakat sebaiknya di beberapa kecamatan terluar dengan menerapkan sistem zonasi dilengkapi unit pelaksana teknis (UPT).

“Sesuai peraturan perundang – undangan itu bisa dimulai dengan kajian akademis. Kalau memang dirasa perlu sebaiknya bisa diusulkan agar kajiannya bisa segera dilakukan,” pungkasnya.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis : muliadi/relhum
Editor : muliadi

Kebijakan Redaksi kalselpos.com
Redaksi berhak menghapus dan atau menutup komentar yang dinilai tidak etis.
Penulis Komentar tidak etis bertanggung jawab penuh atas akibat hukum yang ditimbulkannya

Pos terkait