Warga tiga desa terus perjuangkan Sertifikat Lahan

  • Whatsapp
Ratusan warga dari Desa Sangking baru, Desa Sungai Nipah dan Desa Pantai di Kecamatan Kelumpang Selatan, tetap berupaya untuk mendapatkan sertifikat hak milik tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

KOTABARU, kalselpos.com – Perjuangan ratusan warga dari Desa Sangking baru, Desa Sungai Nipah dan Desa Pantai di Kecamatan Kelumpang Selatan untuk mendapatkan sertifikat hak milik tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus berlanjut.

Bacaan Lainnya

Bahkan, melalui perwakilannya, Hatdri, warga dari 3 desa tersebut akan melanjutkannya ke pihak kepolisian.

Disampaikan Hatdri pada Jumat (05/02/2021) di kantor LKBH Kotabaru bahwa, warga meminta kepada Kepolisian Kotabaru untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap bersertifikatnya lahan-lahan cagar alam yang diklaim atas nama Abdullah dan terhadap lahan transmigrasi warga yang sudah menjadi kepemilikan warga sejak 1992 yang tidak pernah diperjual belikan kepada pihak manapun.

Selain itu, lanjut Hatdri, warga juga meminta kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Kotabaru dan DPRD Kotabaru untuk berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan lahan warga yang ada di tiga desa itu.

“Ini merupakan rangkaian perjuangan kami sejak tahun 2017 hingga sekarang, ada 3 poin yang perlu kami smpaikan kepada kawan-kawan, yakni soal diberhentikannya proses sertifikat tanah warga yang diusulkan sejak tahun 2017 sebanyak 264 yang dihentikan oleh BPN, “ ujar Hatdri didampingi Kades Sangking baru Asrulfani.

Keputusan untuk melanjutkan perkara itu ke pihak kepolisian diungkapkan Hatdri, karena mereka berpendapat Abdullah tidak memiliki etikat baik dalam menyelesaikan permasalahan itu, ditambah dengan sikap BPN Kotabaru yang tidak konsisten dan profesional.

“Sebagaimana janji kepala BPN kepada warga Desa Sangking baru yang berbunyi, apabila Abdullah tidak mampu menunjukkan lokasi tanah yang diklaimnya, maka proses sertifikasi warga dilanjutkan, “ ungkap Hatdri.

Lebih jauh dibeberkan Hatdri, tanah-tanah yang diklaim oleh Abdullah meliputi kawasan cagar alam, berdasarkan catatan pihaknya, Desa Sangking baru ada 103 hektare kurang lebih, wilayah transmigrasi seluas 144 hektare yang telah memiliki sertifikat hak milik warga trans sejak tahun 1992, dan klaim sertifikat oleh Abdullah masuk ke area pemukiman warga, area fasum, mesjid, kuburan dan lain-lain.

“Pihak Abdullah tidak dapat menunjukkan letak tanah yang diklaim olehnya, dan klaim Abdullah atas pembelian tanah dengan luas kurang lebih 1796 hektar merupakan pembelian atas nama Nanang Syarkawi dan Armain, tidak sebanyak yang dimaksud,” terang Hatdri.

Sementara itu, Kades Sangking baru Asrulfani menambahkan, pihak pemerintah desa tidak memiliki data untuk persyaratan atas nama Abdullah di tahun 2008 lalu untuk perolehan sertifikatnya.

Disampaikannya juga, untuk unsulan pembuatan sertifikat, warga mengajukan surat penguasaan fisik yang diketahuinya selaku kepala desa dan diregistrasi di kantor desa.

“Jadi apa yang kami lihat selama ini, warga kami komitmen untuk membuat sertifikat ini agar lahannya bisa dimanfaatkan, dan kami sangat komitmen memperjuangkan dimana tanah tersebut bisa berpihak ke kami karena masyarakat tidak pernah menjualnya,” pungkas Asrulfani.

Disisi lain, Asyikin selaku Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Saijaan mengatakan bahwa, sertifikat yang dikeluarkan atas nama Abdullah cacat prosedur, karena diterbitkan di atas lahan yang tidak boleh diterbitkan sertifikat dalam hal ini adalah kawasan cagar alam dan kawasan yang telah memiliki hak yakni kawasan transmigrasi dan pemukiman warga.

“Yang harus dilakukan BPN adalah menarik sertifikat itu, karena diterbitkan di kawasan yang telah memiliki hak,” kata Asyikin.

Pihaknya mendorong terhadap adanya pengakuan hak warga, kalaupun sudah mentok, akan lakukan gugatan perdata kepada BPN dan pemilik karena menerbitkan sertifikat di atas hak orang lain, khususnya di kawasan cagar alam dan transmigrasi.

“Dalam hal ini yang mengusul dan yang membuat sertifikat itu harusnya di hukum secara pidana, itu yang akan kami laporkan ke kepolisian, “ tutup Asyikin.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis : Ardiansyah
Editor : Aspihan Zain

Kebijakan Redaksi kalselpos.com
Redaksi berhak menghapus dan atau menutup komentar yang dinilai tidak etis.
Penulis Komentar tidak etis bertanggung jawab penuh atas akibat hukum yang ditimbulkannya