Pelaksanaan Pilkades serentak belum bisa Dipastikan

  • Whatsapp
Zulkifli, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel.(Anas Aliando)

Banjarbaru,kalselpos.com – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di 8 kabupaten di Kalimantan Selatan (Kalsel) belum bisa dipastikan kapan dilaksanakan.

“Ada kebijakan baru, Mendagri mengeluarkan surat edaran nomor 141/0012/BPD tanggal 5 Januari 2021  yang ditujukan kepada seluruh gubernur dan bupati, bahwa untuk mencegah penularan Covid-19, maka kepala daerah harus melakukan beberapa kebijakan dan tindakan,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalsel,  Zulkifli kepada kalselpos.com, Jumat (5/2/2021).

Bacaan Lainnya

Salahsatu dari kebijakan itu, ungkap Zulkifli adalah, setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya bisa  melayani 500 pemilih.

“Kalau jumlahnya lebih dari 500 pemilih, maka dibuat TPS lagi. Tujuannya tidak lain untuk menghindari kerumunan,” ucapnya.

Karuan saja, surat edaran itu membuat pelaksanaan Pilkades tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat.

“Paling tidak kita perlu waktu lagi 2 atau 3 bulan. Karena banyak yang harus dipersiapkan diantaranya, anggaran, logistik dan petugas. Kita merubah skenario lagi,” sebut Zulkifli.

Dibeberkan Zulkifli, ada 647 desa di 8 kabupaten se-Kalsel yang masa jabatan Kadesnya sudah habis. Untuk mengisi kekosongan, bupati setempat menunjuk penjabat sementara kepala desa yang diambil dari PNS kecamatan dan kabupaten.

Dirincikan Zulkifli,  di Kabupaten Batola  ada 163 desa yang masa jabatan kadesnya habis. Kabupatena Banjar 140 desa, HST  150 desa, HSU  73 Desa, Balangan 19 desa, Tala  26 desa,  Kotabaru 12 desa  dan Tabalong 64 desa.

Dengan ditundanya pelaksanaan Pilkades, papar Zulkifli berdampak kurang bagus bagi pembangunan di desa.

“Karena penjabat kepala desa yang ditunjuk bupati tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang strategis. Padahal desa perlu memacu pembangunannya,” ucap Zulkifli.

Zulkifli mengaku agak bingung juga kenapa Pilkades  tertunda pelaksanaanya, sementara Pilkada bisa. “Padahal skupnya lebih kecil,” cetusnya.

Zulkifli menambahkan, tertundanya Pilkades juga merugikan para calon Kades yang akan bertarung pada pesta demokrasi tingkat desa itu.

Diungkapkan Zulkifli, sempat ada beberapa calon kades di wilayah Kabupaten HST yang menyambangi kantornya untuk meminta pelaksanaan Pilkades jangan ditunda.

Setelah dijelaskan oleh Zulkifli akhirnya para calon pambakal itu bisa memahami meski terlihat raut kekecewaan diwajah mereka.

“Calon Kades mengaku rugi karena persiapan-persiapan dan anggaran secara pribadi untuk kampanye sudah banyak dikeluarkan,” ujarnya.

Diutarakannya, untuk di Kabupaten Banjar, Pilkades serentak sempat direncanakan pada bulan Maret, namun karena musibah banjir dan adanya regulasi baru, maka pelaksanaan paling cepat di bulan Juni 2021.

Yang memiriskan dan bikin sedih, ada dua calon Kades yang meninggal dunia selama “masa penantian” pelaksanaan Pilkades.

“Yang pertama Syahlan calon Kades Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar dan satunya lagi Bapak Ahmad Zaini, Calon Kades Pingaran Ulu Kecamatan Astambul,” tukasnya.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis: Anas Aliando
Editor: Bambang CE

Kebijakan Redaksi kalselpos.com
Redaksi berhak menghapus dan atau menutup komentar yang dinilai tidak etis.
Penulis Komentar tidak etis bertanggung jawab penuh atas akibat hukum yang ditimbulkannya