Husaini mengaku tidak terlibat Gugatan Class Action 100 LSM

  • Whatsapp
Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Ahmad Husaini

Banjarmasin, kalselpos.com– Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), H Ahmad Husaini menyatakan bahwa dirinya secara pribadi maupun organisasi tidak pernah terlibat bahkan tidak tahu menahu atas gugatan Class Action yang dilayangkan Perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia (P3HI), maupun atas nama 100 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait bencana banjir Kalsel

“Kami tidak terlibat dalam aksi tuntutan 100 LSM itu,” ujar H. Ahmad Husaini kepada Kalselpos di siring menara pandang Banjarmasin Senin (01/02)

Bacaan Lainnya

Menurutnya upaya gugatan Class Action yang dilayangkan P3HI itu sah-sah saja. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa dirinya ikut dicatut, padahal ia tidak mengetahui sama sekali persoalan tersebut, apalagi sampai berhadir ketika wacana itu disampaikan.

“Kami sampaikan bahwa pihaknya seolah-olah diundang dan ikut terlibat dalam aksi tersebut, sementara fakta yang sebenarnya tidak pernah berdiskusi dengan pihak terkait untuk melakukan aksi gugatan tersebut,”ujarnya.

Bahkan dirinya tidak pernah bertemu kepada mereka, baik diskusi ataupun rencana melakukan gugatan class action,”katanya.

Disampaikannya, semestinya kharus bersinergi dengan pemerintah maupun instansi terkait serta stakeholder lainnya melakukan upaya berupa aksi nyata untuk korban bencana banjir Kalsel.

Terpenting adalah bagaimana agar kita bisa melakukan aksi kemanusiaan karena begitu banyak rakyat jadi korban banjir

“Kita sebagai LSM, elemen masyarakat harus mengapresiasi langkah yang diambil,”timpalnya.

Gugatan class action tersebut sama saja menganggap pemerintah tidak melakukan upaya pertolongan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir ini.

Perlu disadari, sambung Usai, tidak semua orang menghendaki bencana alam ini menimpa, termasuk di Kalsel, disinilah peranan semua pihak bahu membahu, bersama sama melakukan yang bisa dilakukan minimal mengurangi kesusahan saudara kita.

Artinya seolah pemerintah hanya berdiam diri saja tanpa melakukan tindakan apapun, padahal Pemprov Kalsel, pemerintah pusat serta pihak lainnya telah melakukan evakuasi maupun penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Dia merasa terfitnah yang dinilai telah mencederai dirinya sebagai Ketua LSM.

Selain itu, pihaknya menilai banjir yang melanda banua bukan semata mata dikarenakan faktor tambang, melainkan banyak hal lainnya.

Oleh karena itu perlu diperhatikan adalah tata kelola bangunan, perizinan dan lainnya, karena momentum bagian dari refleksi bersama untuk mencari jalan keluar

“Kita semestinya duduk bersama saling bertukar pikiran agar banjir ini minimal bisa dikurangi,”pungkasnya

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis : sidik
Editor : muliadi

Kebijakan Redaksi kalselpos.com
Redaksi berhak menghapus dan atau menutup komentar yang dinilai tidak etis.
Penulis Komentar tidak etis bertanggung jawab penuh atas akibat hukum yang ditimbulkannya