Dishut Kalsel masih kekurangan Polhut

  • Whatsapp
Fathimatuzzahra, Plt Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel.(Anas Aliando)

Banjarbaru, kalselpos.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi terus melakukan pengamanan terhadap hutan dari aktivitas ilegal logging dan ilegal mining. Dishut juga berupaya menjaga hutan agar terhindar dari kebakaran terutama disaat musim kemarau.

“Kami target paling tidak dalam satu bulan ada satu tangkapan terhadap pelaku ilegal loging di setiap KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan, red),” ujar Plt Kepala Dishut Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra kepada kalselpos.com, Kamis (28/1/2021).

Bacaan Lainnya

Selain berupaya menjaga hutan dari aktivitas ilegal logging, terangnya, Dishut Kalsel juga fokus menjaga kawasan hutan agar tidak terbakar dan terus menggencarkan program revolusi hijau.

“Karena yang namanya revolusi hijau itu bukan hanya menanam dan memelihara pohon. Kalau hutan tidak dijaga dan terbakar, kemudian adanya ilegal logging dan perambahan kawasan,  otomatis yang kita lakukan dengan revolusi hijau tidak berbanding seimbang dengan adanya kerusakan lahan,” imbuhnya.

Fathimatuzzahra mengharapkan, selain semua harus mendukung revolusi hijau, juga harus melakukan upaya  pencegahan dan pengendalian terhadap karhutla.

“Bayangkan kita nanam Sengon harus nunggu 6-7 tahun sampai siap panen. Tapi kalau terjadi kebakaran, 2 jam sudah habis,” bebernya.

Diutarakannya,  sejak Dishut Kalsel dibawah kepemimpinan Hanif Faisol Nurofiq,  selalu bersenergi antara penanaman dan  pengendalian serta  pengamanan terhadap hutan. “Itu selalu harus sinergi, juga keterlibatan masyarakat dengan program hutan sosial itu sangat membantu komunikasi dengan masyarakat. Karena dengan program perhutanan sosial maka  masyarakat diberi akses selama 35 tahun dalam mengelola hutannya. Bisa dengan hutan desa, hutan kemasyarakatan, kemitraan dan hutan tanaman rakyat,” urainya.

Sejauh ini, lanjut Fathimatuzzahra, target satu bulan satu tangkapan selalu terlampaui, karena tangkapan lebih dari satu kali. “Tangkapan yang terbanyak di KPH Hulu Sungai karena meliputi tiga kabupaten. Tapi selama  2020, sejak saya menjabat Plt Kepala Dishut Kalsel belum menemukan karena kita gencar melakukan itu jadi agak berkurang,” cetusnya.

Diungkapkan, saat ini Dishut Kalsel hanya punya 74 orang Polisi Kehutanan (Polhut). Jumlah tersebut sangat kurang sekali karena idealnya setiap satu Polhut menjaga 5000 hektar hutan.

“Diperlukan setidaknya 300 sekian lagi Polhut. Kita sudah rekrut 100 Tenaga Kontrak Penjaga Hutan (TKPH) sejak tahun 2017 lalu yang kita sebar di semua KPH, sifatnya bantu Polhut,” ujarnya.

Fathimatuzzahra menambahkan,  sampai saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) belum ada mengalokasikan untuk Polhut. Dari Kementerian lebih banyak bantuan sarana prasarana untuk pencegahan dan penanganan Karhutla. “Kemarin memang ada tambahan 13 Polhut, namun itu masih belum memenuhi jumlah keseluruhan yang dibutuhkan,” tukasnya.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis: Anas Aliando
Editor: Bambang CE

Kebijakan Redaksi kalselpos.com
Redaksi berhak menghapus dan atau menutup komentar yang dinilai tidak etis.
Penulis Komentar tidak etis bertanggung jawab penuh atas akibat hukum yang ditimbulkannya