Ijazah rusak Diknas akan terbitkan Surat Keterangan Pengganti

  • Whatsapp
Muhammad Yusuf Efendi, Kadisdikbud Provinsi Kalsel.(Anas Aliando)

Banjarbaru,kalselpos.com – Ijazah yang rusak atau hanyut terbawa banjir menjadi persoalan warga Kalimantan Selatan (Kalsel) pasca banjir yang terjadi pada pertengahan bulan Januari  2021.

Warga pun meminta pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bisa menfasilitasi untuk proses penerbitan ijazah baru.

Bacaan Lainnya

Akan tetapi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Provinsi Kalsel, Muhammad Yusuf Efendi  mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa menerbitkan Ijazah atau Surat Tanda Taman Belajar (STTB) yang baru.

“Iya tidak bisa diperbaiki, diganti atau diterbitkan baru,” kata Yusuf kepada kalselpos.com, Kamis (28/1/2021).

Ia menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 29 tahun 2014, ijazah tidak bisa diterbitkan yang baru.
Akan tetapi, diganti surat ketarangan pengganti ijazah yang ditandatangani kepala dinas.

Yusuf menguraikan bagaimana proses untuk mendapatkan surat keterangan pengganti ijazah. Pertama membuat laporan ke kepolisian. Selanjutnya datang ke sekolah minta diterbitkan pengganti ijazah.
Langkah selanjutnya, pihak sekolah menyampaikan ke Dinas Pendidikan.

“Dinas Provinsi ikut mengetahui ijazah yang hilang itu. Jadi tidak  perlu dibuat ijazah baru lagi, cukup surat keterangan saja,” cetusnya.

Yusuf menambahkan, proses untuk mendapatkan surat keterangan pengganti ijazah tersebut tidak butuh waktu lama. “Asal prosedur dilengkapi, hari ini minta, hari ini selesai. Fungsi surat pengganti ijazah sama saja dengan ijazah yang rusak atau hilang tadi karena di sekolah ada data pendukung,” tukas Yusuf.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis: Anas Aliando
Editor: Bambang CE

Kebijakan Redaksi kalselpos.com
Redaksi berhak menghapus dan atau menutup komentar yang dinilai tidak etis.
Penulis Komentar tidak etis bertanggung jawab penuh atas akibat hukum yang ditimbulkannya