BPN Kotabaru ikut “luruskan” Status Kepemilikan Tanah Warga

Kepala BPN Kotabaru, Kadi Mulyono didampingi Kasi Hubungan Hukum dan Pertanahan Tumisah.

Kotabaru, kalselpos.com – Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kotabaru Kadi Mulyono menyatakan, saat ini sedang melakukan proses dalam menemukan kesepakatan antara warga dengan ratusan orang pemilik lahan yang sama-sama merasa memiliki hak.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, kronologi bermulai awal tahun 2019, Kades dan tokoh masyarakat mengadakan rapat dengan pendapat di DPRD. Menyampaikan, bahwa mereka mempunyai tanah yang bidangnya sekitar 300 bidang yang diajukan untuk persertifikatan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Mereka keberatan, karena BPN tidak bisa menerbitkan sertifikat. Dilakukan penelitian oleh BPN dan menginventarisir berkas warga,” ungkapnya.

“Di pemetaan kami bahwa tanah itu masih terpetakan tanah-tanah yang diakui oleh H Abdulah, karena mengakui tanah-tanah itu sudah sertifikat,” jelas Kadi Mulyono, didampingi Kasi Hubungan Hukum dan Pertanahan Tumisah, kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (21/1/2021).

Namun ternyata belum ada validasi tentang pemetaannya, sehingga di peta BPN masih kosong. “Jadi kami proseslah tanah-tanah warga. Kami daftar, kemudian kami proses,” kata Kadi.

Permohonan yang masuk ke kantor BPN ada 270 lebih berkas. Sudah menjadi SK ada sekitar 113 berkas. “Kalau sudah jadi SK artinya selangkah lagi menjadi sertifikat. Sempat ada klaim dari H Abdullah,” ucapnya.

Kadi memediasi, mempertemukan H Abdulah dengan masyarakat. Karena posisi tanah jadi permukiman dan kebun, lanjut Kadi, Abdulah meminta konpensasi Rp7 juta per hektare. “Masyarakat musyawarah lagi. Dan masyarakat keberatan karena mereka mendapatkan tanah dengan membeli. Mereka beranggapan kenapa mesti membeli lagi,” lanjutnya.

“Dilakukan turun ke lapangan lagi, tapi menemukan jalan buntu karena masyarakat keberatan. Dalam hal tentang pemberian kompensasi,” sambung Kadi.

Jika ditempuh melalui jalur hukum, pihaknya tidak menghalangi. Namun, Kadi tetap menginginkan persoalan bisa diselesaikan melalui musyawarah.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis : Ardiansyah
Editor : Aspihan Zain

Kebijakan Redaksi kalselpos.com
Redaksi berhak menghapus dan atau menutup komentar yang dinilai tidak etis.
Penulis Komentar tidak etis bertanggung jawab penuh atas akibat hukum yang ditimbulkannya

Pos terkait