Ketua DPRD Kabupaten Banjar Menolak Divaksin, Ini Alasannya

Ketua DPRD Kabupaten Banjar H Muhammad Rofiqi SH.(ist)

Martapura,kalselpos.com -Ketua DPRD Kabupaten Banjar H Muhammad Rofiqi SH menyatakan dirinya tak akan mengikuti program vaksinasi alias menolak di vaksin.

 

Bacaan Lainnya

Penolakan yang dilakukannya itu bukannya tanpa alasan mengapa tidak ingin divaksin covid-19 dengan produksi Sinovac, diantaranya harus mempunyai hasil uji klinis yang jelas dan kualitas dari vaksin virus covid-19.

“Jangan sampai vaksin yang berguna malah menjadi tidak jelas manfaatnya, kan sudah ada produk yang jelas dari Amerika dengan 95 persen dilindungi,” katanya.

Seharusnya, sambung dia, pemerintah membuka keran bahwa swasta boleh melakukan itu secara mandiri. Artinya yang tidak mau divaksin dengan produk pemerintah bisa bayar sendiri dengan memakai produk yang lain.

“Jadi, kalau disini Forkopimda Banjar divaksin duluan, saya siap kalau sudah selesai tahap ketiga yaitu uji klinis dan kualitasnya oke. Tapi, kalau produk dari Sinovac nanti dulu,” terang Rofiqi.

Dikatakannya, informasi yang dibaca dari berbagia media memaparkan bahwa produk vaksin buatan lain harus dilakukan penyimpanan pada titik beku tertentu kedinginannya.

“Kita di daerah yang tidak punya fasilitas tersebut, itu kendalanya,” imbuh politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Terlebih informasi diperolehnya, hasil uji klinsi tahap ketiga di Bandung Jawa Barat masih belum keluar hasilnya seperti apa. Sedangkan Cina saja membeli vaksin punya Amerika dan Inggris.

“Kalau vaksin Sinovac ada bukti ilmiah, yang menyatakan vaksin ini bisa melindungi, tidak usah sampai 95 persen sebagaimana produk barat, cukup 60 sampai 70 persen saja kita siap kok divaksin. Tapi, informasinya hasil uji klinis waktu itu di bawah 50 persen,” paparnya.

Namun, penolakan disuntik vaksin covid-19 dengan produk yang dibagikan merupakan pendapat pribadi dan dia tidak mengajak orang lain melakukan hal serupa.

“Ini pendapat pribadi saya. Pendapat pribadi kalau ada yang mengikuti, silakan, tidak masalah kan. Kalau ada rumah sakit swasta yang berbayar dan diperbolehkan suntik vaksin, tentu kita bisa pilih-pilih kualitas. Kita tidak boleh dipaksa harus A atau B,” urainya.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis:fahmi de musfa
Editor:wandi

Pos terkait