KLA disetujui menjadi Perda

  • Whatsapp
Wakil Bupati Batola, H Rahmadian Noor saat mengungkapkan pendapat akhir bupati dalam sidang Paripurna.(ist)

Marabahan, kalselpos.com– DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Saleh menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Layak Anak (KLA) menjadi Peraturan Daerah (Perda), (22/12)

Advertisements

Bacaan Lainnya

Wakil Bupati Batola H Rahmadian Noor dalam pendapat akhir bupati menyatakan, dengan ditandatanganinya persetujuan bersama Raperda tentang KLA ini maka diharapkan dapat diabdikan, terutama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Ia menyatakan, dengan ditetapkannya Raperda KLA menjadi Perda berarti Batola telah memberikan jaminan dan pemenuhan hak-hak dasar anak sekaligus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan kepada anak-anak.

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mendesain dan mensosialisasikan sebuah sistem dan strategi pemenuhan hak-hak anak yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengembangkan kebijakan kabupaten/kota layak anak.

Kebijakan kabupaten layak anak, sebutnya, bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, sehingga pemenuhan hak-hak anak Indonesia dapat lebih dipastikan.

Dan yang perlu digaris bawahi, lanjutnya, poin terpenting dari proses pengembangan kabupaten layak anak yaitu koordinasi di antara para stakeholder pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

“Saya berharap penguatan koordinasi para stakeholders dapat terus ditingkatkan dan terus melakukan koordinasi secara rutin. Karena anak-anak merupakan investasi di masa yang akan datang, maka menjadi kewajiban bersama untuk menjadikan lebih berkualitas sehingga menjadi modal pembangunan ke depan,” ucap wabup.

Mantan anggota DPRD Batola itu menambahkan, peran seluruh pemangku kepentingan mulai pemerintah, masyarakat dan dunia usaha harus bahu membahu untuk dapat mewujudkannya.

“Dengan adanya Perda ini maka pemerintah bertanggungnjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbungan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah,” terangnya.

Kepada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) diharapkan dengan dimilikinya payung hukum Perda KLA dapat melaksanakan program kegiatan secara terus menerus, berkelanjutan, dan terarah.

“Demi terwujudnya hak-hak anak guna menjamin pertumbuhan dan perkembangannya, baik fisik, mental, spritual maupun sosial,” pungkasnya.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

 

Penulis : Muliadi
Editor : Muliadi

Advertisements