Soal Penggalangan Dana H2D, Kapolda Kalsel : Tak Ada Biaya Perkara di MK

  • Whatsapp
Irjen Pol Rikwanto dan Danrem 101/Antasari, Brigjen TNI Firmansyah (ist)

Banjarmasinkalselpos.com – Gerakan penggalangan dana untuk perkara sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kalsel tahun 2020 yang dilakukan kubu Denny Indrayana – Difriadi Darjat (H2D) ternyata menjadi sorotan bagi aparat penegak hukum.

Bahkan, Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rikwanto menegaskan, sengketa di MK sama sekali tidak mengeluarkan biaya alias gratis.

Bacaan Lainnya

“Tak ada biaya perkara di MK,” tegasnya, Minggu (20/12/2020).

Orang nomor satu di wilayah hukum Bumi Lambung Mangkurat ini juga berpesan untuk busa menyelesaikan sengketa hasil hasil Pilgub Kalsel secara bijak di MK.

“Jangan libatkan masyarakat, sehingga warga Banua tenang, karena yang terpilih merupakan pilihan masyarakat Kalsel,” ujar Rikwanto.

Sementara itu, Danrem 101/Antasari, Brigjen TNI Firmansyah menambahkan, proses penghitungan suara pilkada sudah selesai.

Menurutnya, dalam suatu pesta demokrasi pasti ada yang menang dan kalah. Sehingga ia menekankan kedua pihak berbesar hati dan menahan diri.

“Paslon yang unggul jangan sombong, jangan menjelakkan lawan. Mari kita sikapi bahwa kita bersaudara. Selanjutnya, bagaimana kita membangun sesuai visi misi yang disampaikan pada saat kampanye,” ujarnya.

Sedangkan bagi kubu yang kalah, Firmansyah berpesan untuk legowo. Sikap legowo menurutnya merupakan sikap kenegaraan.

Dikatakannya, bahwa semua proses pilkada sudah dilewati dan setiap proses ada saksi yang terlibat, jika terdapat pihak yang masih merasa kurang menerima hasil dipersilahkan menempuh mekanisme lain yang sesuai dengan peraturan.

“Silahkan kumpulkan bukti data fakta yang ada, silahkan sengketa di MK, namun himbauan kami dalam pelaksanaan sengketa karena tempatnya dilaksanakan di Jakarta jangan libatkan lagi masyarakat Kalsel. Kewajiban masyarakat sudah dilaksanakan, mereka punya hak pilih hak politik dan sudah digunakan 9 Desember lalu,” imbuhnya.

Ia menekankan agar jangan libatkan masyarakat dalam sengketa politik ini. Cukuplah elit politik saja yang berseteru jangan buat situasi yang menimbulkan riak uang tidak perlu.

“Kita perlu situasi damai dan kondusif agar roda perekonomian kita dapat bergerak lebih baik lagi,” pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, Pasangan calon (paslon) H2Dyang kalah dalam perolehan jumlah suara pemilih berdasarkan rapat pleno rekapitulasi KPU Provinsi Kalsel itu berencana menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menggalang dana melalui transfer ke rekening.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis : Hafidz
Editor : Zakir